Naik 5 Tahun, Vonis Banding Mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona Jadi 13 Tahun Penjara
Mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona saat mengikuti persidangan secara daring dari Rutan Way Huwi. Foto: Erik/Kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Hukuman mantan Bupati Pesawaran Dendi
Ramadhona diperberat oleh Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang menjadi pidana
penjara selama 13 tahun dari vonis 8 tahun atas kasus korupsi proyek Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Pesawaran tahun 2022.
Amar putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim PT Tanjungkarang yang
diketuai Cakra Alam, bersama anggota Mahfudin, Ratmoho, Brierly Napitupulu, dan
Gustina Aryani secara online, Senin (31/8/2026).
PT Tanjungkarang menyatakan terdakwa Dendi Ramadhona telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama
berupa penyalahgunaan kewenangan kesempatau atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dendi Ramadhona dengan pidana
penjara selama 13 tahun dan pidana denda sebesar Rp750 juta, dengan ketentuan
apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara
selama 180 hari," jelas Majelis Hakim.
Selanjutnya, PT Tanjungkarang juga menjatuhkan pidana tambahan kepada
terdakwa Dendi Ramadhona untuk membayar uang pengganti sejumlah
Rp24.148.202.895 dikurangkan dengan uang titipan yang sudah disetor oleh
terdakwa pada tahap tuntutan sejumlah Rp3 miliar.
"Sehingga uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa adalah
sejumlah Rp21.148.202.895, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar
uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 tahun 1bulan sesudah putusan
pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita
oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal
terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi makan diganti dengan
pidana penjara selama 6 tahun," jelas Majelis Hakim.
Putusan tersebut lebih tinggi dari tuntutan JPU 11 tahun penjara, denda
Rp750 juta subsidar 165 kurungan, dan Rp21, 6 miliar uang pengganti.
Rabu 22 Juli 2026, PN Tanjungkarang lalu memvonis 8 tahun penjara, denda
Rp750 juta subsidar 165 kurungan, dan Rp21, 6 miliar uang pengganti atau jika
hartanya tak cukup akan ditambah kurungan 4 tahun penjara. (*)
Berita Lainnya
-
Pemkot Bandar Lampung Tunggu Keputusan Pusat Terkait Pengangkatan PPPK Paruh Waktu
Jumat, 13 November 2026 -
Kadispar Bandar Lampung Adiansyah: Pelaku Usaha Wisata Kini Bisa Promosikan Bisnis Lewat SI-TAPIS BALAM
Jumat, 13 November 2026 -
Pemkot Bandar Lampung Mulai Benahi Data Kunjungan Wisatawan Lewat SI-TAPIS BALAM
Jumat, 13 November 2026 -
Pelindo Regional 2 Panjang Gelar Program Pelita 2026, Dorong Pencegahan dan Penanganan Stunting Pada Anak
Jumat, 13 November 2026



