Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, dengan salah satu agenda penyampaian laporan Komisi III DPR RI terhadap perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana, di Ruang Paripurna, Gedung DPR, Senayan, Jakarta (27/8/2026).

Rapat paripurna tersebut digelar di tengah adanya aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR/MPR yang membawa dua tuntutan utama terkait pemberantasan korupsi, yakni perampasan aset koruptor dan hukuman mati bagi koruptor.

Perkembangan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Di awal laporannya Habiburokhman memastikan UU Perampasan Aset paling lambat akan disahkan pada Desember 2026.

“Penyusunan RUU disahkan setelah kemarin mengesahkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, selanjutnya kita segera mengesahkan UU Perampasan Aset di rapat paripurna Desember 2026,” kata Habiburokhman.

Menurutnya, alasan mengapa UU Perampasan Aset relatif lebih memakan banyak waktu dibanding dengan UU yang lain seperti KUHAP atau UU Polri, sebab UU Perampasan Aset merupakan UU yang membahas sebuah konsep baru.

“Kalau KUHAP kan sudah ada KUHAP yang lama, kita tinggal kritisi, kita perbaiki pasal-pasalnya. Begitu juga UU Polri bahkan hanya delapan pasal yang kita ganti. Kalau UU Perampasan Aset ini benar-benar UU yang sangat baru, konsepnya pun baru, sehingga kita benar-benar memerlukan waktu untuk menyusunnya. Tapi bagaimanapun yang jelas Desember sudah selesai UU ini,” jelas dia.

Lebih lanjut Habiburokhman memaparkan, Komisi III DPR RI hingga kini sudah membahas draf dengan memanggil 50 orang narasumber dan akan ada tambahan dua narasumber lagi. 

Ia mengungkapkan, permasalahan seputar perampasan aset terkait tindak pidana, antara lain, rendahnya pemulihan kerugian negara. “Dari data yang kami dapat mungkin paling besar kerugian negara yang kembali itu 20 persen dari kerugian yang rill pada tindak pidana korupsi,” katanya.

Kemudian, pengaturan belum lengkap, cakupan aset terbatas, perkara terhambat dalam situasi tertentu, prosedur beragam, tata kelola belum optimal.

Aset tindak pidana yang dapat dirampas adalah aset hasil tindak pidana, aset barang temuan, aset alat dan sarana, dan aset pengganti kerugian.

Sampai dengan Desember nanti, tahapan berikutnya adalah melakukan rapat kerja dengan pemerintah, harmonisasi, pembahasan tim perumus, tim sinkronisasi, pengambilan keputusan tingkat pertama, pengambilan keputusan tingkat kedua atau paripurna yang dipastikan di Desember 2026.

“Komisi III berkomitmen untuk bekerja cepat dan tepat dalam menghadirkan UU yang efektif, berkeadilan, berkemanfaatan, terutama dalam menjawab kebutuha publik secara responsif,” pungkasnya. (*)