Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan 10 instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat pada Januari hingga 21 Agustus 2026.

Tertinggi adalah pemerintah daerah (pemda) dengan 7.921 laporan, disusul Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan 1.978 laporan. 

"Kementerian atau instansi pemerintah (1.612 laporan), BUMN/BUMD (1.294 laporan), lembaga pendidikan negeri (1.205 laporan)," ujar Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, dikutip dari siaran Youtube TVR Parlemen, Rabu (26/8/2026).

Setelah itu, ada kepolisian (1.140 laporan), perbankan (561 laporan), rumah sakit pemerintah (498 laporan), lembaga peradilan (467 laporan) dan badan swasta/perorangan (432 laporan). 

Dalam rapat tersebut, ia juga menyampaikan lima jenis maladministrasi terbanyak yang paling banyak ditemukan pada Januari hingga 21 Agustus 2026.

Jenis maladministrasi terbanyak yang terjadi sepanjang 2026 adalah tidak memberikan pelayanan dengan 1.458 kasus. Setelah itu ada penundaan berlarut (521 kasus); penyimpangan prosedur (341 kasus); kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum (305 kasus), dan tidak patut (27 kasus). 

"Jenis maladministrasi yang paling banyak ditemukan tetap berkaitan langsung dengan pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan," ujar Rahmadi.

Adapun sejak Januari hingga 21 Agustus 2026, Ombudsman telah menyelesaikan 6.074 laporan masyarakat. Selanjutnya ia memaparkan 10 sektor pelayanan publik yang paling banyak dilaporkan kepada Ombudsman selama Januari hingga 21 Agustus 2026

. Ke-10 pelayanan publik itu adalah agraria (798 laporan), pendidikan (660 laporan), kepegawaian (564 laporan), administrasi kependudukan (511 laporan), hak sipil dan politik (421 laporan), serta perhubungan dan infrastruktur (324 laporan).

Selanjutnya, kesejahteraan sosial (316 laporan), perbankan (307 laporan), energi dan kelistrikan (276 laporan), serta kepolisian (261 laporan). 

"Data ini menunjukkan bahwa persoalan pelayanan publik masih banyak berada pada hal-hal yang mendasar, yakni kepastian prosedur, kecepatan layanan, kejelasan informasi, dan tanggung jawab pejabat atau penyelenggara layanan," ujar Rahmadi. (*)