Berkas Lengkap, Mantan Gubernur Lampung Arinal Segera Jalani Sidang Kasus Korupsi PT LEB
Mantan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. Foto: Ist.
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen PT Lampung Energi Berjaya (LEB) yang menjerat mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memasuki babak baru.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memastikan berkas perkara Arinal telah dinyatakan lengkap atau P-21. Dengan demikian, perkara tersebut selangkah lagi dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang untuk disidangkan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Lampung, Ricky Ramandhan, mengatakan proses penyidikan terhadap Arinal telah rampung dan pelimpahan tahap II berupa tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga telah dilakukan.
"Berkasnya sudah lengkap,” ujar Ricky, saat dikonfirmasi, Senin (24/8/2026).
Menurut Ricky, pelimpahan tahap II telah dilakukan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung pada Rabu (19/8/2026).
Setelah tahap II tersebut, tim JPU kini tengah mempersiapkan surat dakwaan untuk selanjutnya didaftarkan ke PN Tipikor Tanjungkarang.
"Untuk tahap dua sudah dilakukan di Kejari Bandar Lampung, Rabu 19 Agustus 2026 lalu,” katanya.
Ricky menjelaskan, setelah dakwaan selesai disusun, perkara Arinal akan segera didaftarkan ke pengadilan. Selanjutnya, kewenangan penanganan perkara akan beralih ke proses persidangan.
Kasus yang menjerat Arinal ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PI 10 persen PT LEB pada Wilayah Kerja Offshore South East Sumatra (WK SES).
Sebelum Arinal menjalani persidangan sebagai terdakwa, tiga orang lainnya telah lebih dahulu diproses di Pengadilan Tipikor pada PN Tanjungkarang.
Ketiganya yakni Direktur Utama PT LEB M. Hermawan Eriadi, Direktur Operasional PT LEB Budi Kurniawan, serta Komisaris PT LEB Heri Wardoyo.
Ketiga terdakwa tersebut sebelumnya telah menjalani persidangan dan dijatuhi hukuman oleh PN Tanjungkarang.
Dalam putusan tingkat pertama, M. Hermawan Eriadi dan Budi Kurniawan masing-masing dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara, sedangkan Heri Wardoyo divonis tiga tahun penjara.
Perkara tersebut kemudian berlanjut ke tingkat banding. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memperberat hukuman ketiganya.
M. Hermawan Eriadi dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, Budi Kurniawan dihukum 12 tahun penjara, sementara Heri Wardoyo dijatuhi hukuman enam tahun penjara.
Selain pidana badan, ketiganya juga dibebani denda dan uang pengganti dengan besaran berbeda.
Dalam perkara tersebut, Budi Kurniawan diketahui merupakan adik ipar Arinal Djunaidi. Sementara Arinal sebelumnya sempat dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi untuk ketiga terdakwa tersebut.
Perkara dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen PT LEB pada WK SES.
Dalam proses persidangan terhadap tiga terdakwa sebelumnya, perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara mencapai sekitar Rp268,76 miliar.
Kejati Lampung kemudian mengembangkan perkara tersebut hingga menetapkan Arinal Djunaidi sebagai tersangka.
Arinal ditetapkan sebagai tersangka pada 28 April 2026. Penetapan tersebut dilakukan ketika dirinya sebelumnya masih berstatus sebagai saksi dalam persidangan perkara tiga terdakwa lainnya.
Penetapan Arinal sebagai tersangka sempat mendapat perlawanan dari tim kuasa hukumnya. Penasihat hukum Arinal bahkan mengajukan praperadilan dengan mempersoalkan keabsahan penetapan tersangka tersebut.
Kini, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan tahap II telah dilakukan, proses hukum terhadap mantan Gubernur Lampung tersebut memasuki tahap penuntutan.
Jika surat dakwaan telah rampung dan didaftarkan ke PN Tipikor Tanjungkarang, Arinal akan segera menjalani persidangan sebagai terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PI 10 persen PT LEB.
Dengan demikian, perkara Arinal menjadi babak lanjutan dari kasus yang sebelumnya telah menyeret tiga petinggi PT LEB hingga berujung pada putusan pengadilan. (*)
Berita Lainnya
-
Air Laut Pasang dan Angin Kencang, BPBD Sisir Pesisir Bandar Lampung Antisipasi Rob
Jumat, 13 November 2026 -
LBH Bandar Lampung Desak Polda Usut Tuntas Mafia Tanah Sripendowo Lamtim
Jumat, 13 November 2026 -
Pemkot Bandar Lampung Tunggu Keputusan Pusat Terkait Pengangkatan PPPK Paruh Waktu
Jumat, 13 November 2026 -
Kadispar Bandar Lampung Adiansyah: Pelaku Usaha Wisata Kini Bisa Promosikan Bisnis Lewat SI-TAPIS BALAM
Jumat, 13 November 2026



