Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan aspek keamanan data menjadi perhatian utama dalam kerja sama pemanfaatan Satelit Lampung-I bersama perusahaan teknologi antariksa asal Tiongkok, STAR.VISION.

Pemprov menegaskan seluruh lalu lintas data, termasuk pengaturan akses, jenis data yang dapat diambil hingga pemanfaatannya, berada dalam pengawasan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, keterlibatan BRIN menjadi bagian penting untuk memastikan kerja sama pemanfaatan satelit berjalan sesuai ketentuan, terutama dalam hal keamanan dan akses data.

"Proyek satelit ini didampingi sepenuhnya oleh BRIN. Oleh karena itu, kita dipastikan aman karena semua lalu lintas data, termasuk keamanan datanya, harus melalui BRIN," kata Marindo saat dimintai keterangan, Senin (10/8/2026).

Menurut Marindo, pengawasan tersebut tidak hanya berlaku terhadap data yang nantinya dimanfaatkan Pemprov Lampung, tetapi juga terhadap akses data dari pihak Tiongkok yang terlibat dalam kerja sama tersebut.

Ia menjelaskan, jenis data yang boleh diambil, dimanfaatkan maupun diakses masing-masing pihak akan diatur secara ketat.

"Data apa saja yang boleh diambil, dimanfaatkan, dan begitu juga sebaliknya bagi pihak Tiongkok, semuanya berada di bawah pengawasan ketat BRIN," ujarnya.

Marindo menambahkan, mekanisme pemanfaatan sekaligus pengamanan data saat ini masih dalam pembahasan bersama pemerintah pusat.

Pembahasan tersebut melibatkan BRIN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta sejumlah kementerian terkait.

Di sisi lain, Marindo menegaskan Satelit Lampung I hingga kini belum beroperasi penuh untuk menghasilkan data yang dapat dimanfaatkan secara luas.

Saat ini, satelit masih berada dalam tahap peluncuran dan pengumpulan data atau collecting data. Sementara mekanisme operasional serta pemanfaatan hasil datanya masih dibahas bersama BRIN.

"Belum, karena saat ini satelit masih dalam proses peluncuran dan tahap pengumpulan data (collecting data). Selain itu, pengoperasiannya masih terus dibahas dengan BRIN," jelasnya.

Karena itu, Pemprov Lampung belum dapat memberikan gambaran secara rinci mengenai hasil maupun bentuk pemanfaatan data yang nantinya dihasilkan.

Menurut Marindo, penjelasan teknis mengenai pengoperasian satelit, jenis data yang diperoleh hingga mekanisme pemanfaatannya akan disampaikan setelah seluruh proses pembahasan bersama pemerintah pusat rampung.

Marindo juga meluruskan bahwa hasil dari Satelit Lampung I nantinya tidak diarahkan dalam bentuk aplikasi khusus.

Data yang diperoleh berupa kumpulan data mentah yang dapat diolah, dielaborasi, dan dikolaborasikan untuk mendukung berbagai kepentingan penelitian.

"Bukan berupa aplikasi, melainkan dalam bentuk kumpulan data (data mentah) yang nantinya bisa dielaborasi dan dikolaborasikan bersama-sama untuk kepentingan penelitian," ungkapnya.

Data tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan peneliti maupun generasi muda di Lampung untuk melakukan berbagai riset terkait kondisi geografis dan spasial wilayah Lampung.

Pemanfaatannya dapat dikembangkan untuk berbagai sektor, termasuk pertanian dan ekonomi.

Namun, pada tahap awal, Marindo menegaskan pemanfaatan data Satelit Lampung I masih difokuskan pada kepentingan penelitian bersama.

Satelit Lampung I merupakan bagian dari tindak lanjut kerja sama Sister Province atau provinsi kembar antara Provinsi Lampung dan Provinsi Shandong, Tiongkok.

Marindo mengatakan kerja sama tersebut mencakup berbagai bidang, salah satunya penelitian.

"Dalam rangka penelitian bersama inilah kita menggunakan satelit tersebut. Jadi, penelitian ini dilakukan bersama-sama, tidak hanya antara Lampung dan Shandong, tetapi juga melibatkan BRIN," terangnya.

Melalui skema tersebut, Satelit Lampung I diposisikan sebagai instrumen pendukung penelitian untuk menghasilkan data yang dapat membantu memahami kondisi wilayah Lampung secara lebih detail.

Namun, kapan data tersebut mulai dapat dimanfaatkan dan seperti apa bentuk penggunaannya masih menunggu hasil pembahasan teknis antara Pemprov Lampung, BRIN, Bappenas, dan kementerian terkait.

Marindo memastikan pemerintah akan memberikan penjelasan lebih lanjut setelah mekanisme pengoperasian dan pemanfaatan data ditetapkan.

"Semua masih berproses. Terkait kapan dan bagaimana pemanfaatannya, nanti akan ada penjelasan yang lebih teknis lebih lanjut," pungkasnya. (*)