Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mengumumkan telah menerima pengembalian kerugian keuangan negara senilai Rp1.003.680.250.000 dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan di Kabupaten Way Kanan.

Nilai tersebut berasal dari uang titipan dan uang sitaan yang berhasil diamankan penyidik selama proses penyidikan berlangsung.

Kepala Kejati Lampung, Danang Suryo Wibowo, mengatakan penyidikan perkara tersebut masih terus berjalan meski telah dilakukan pengembalian kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar.

"Hingga saat ini tim penyidik telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp1.003.680.250.000. Jumlah tersebut merupakan uang titipan dan uang sitaan untuk pengembalian kerugian keuangan negara," kata Danang kepada awak media di Kejati Lampung Rabu (5/8/26).

Danang menegaskan, pengembalian kerugian negara bukan berarti menghapus pertanggungjawaban pidana para pihak yang diduga terlibat.

"Penitipan tidak menghapuskan perkara," tegasnya.

Perkara tersebut disidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Lampung Nomor: PRIN-01/L.8/Fd.2/01/2026 tertanggal 5 Januari 2026.

Dalam proses penyidikan, Kejati mengusut dugaan korupsi yang melibatkan dua entitas, yakni perusahaan berinisial PT P yang melakukan kegiatan pada areal perusahaan BUMN berinisial PT I di Provinsi Lampung.

Sejumlah saksi dari pihak perusahaan, pemerintah daerah hingga kelompok tani telah dimintai keterangan guna mengungkap konstruksi perkara.

Kasus ini menjadi salah satu perkara korupsi dengan nilai pengembalian kerugian negara terbesar yang pernah ditangani Kejati Lampung.

Perkara dugaan korupsi pemanfaatan kawasan hutan di Way Kanan telah bergulir sejak awal Januari 2026. Sebelumnya, Kejati Lampung mengungkap telah menerima uang titipan pengganti kerugian negara sebesar Rp100 miliar dari perusahaan yang diduga terkait dengan perkara tersebut sebagai bentuk itikad baik.

Saat itu, Kejati menegaskan penitipan uang tidak akan menghentikan proses penyidikan dan uang tersebut baru dapat disetorkan ke kas negara setelah perkara berkekuatan hukum tetap.

Dalam penanganan perkara yang sama, penyidik juga telah memeriksa puluhan saksi yang berasal dari unsur perusahaan, pemerintah daerah, kelompok tani serta meminta keterangan sejumlah ahli.

Selain itu, tim penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Lampung, DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk mengumpulkan alat bukti.

Seiring berjalannya penyidikan, Kejati Lampung juga sempat memblokir rekening PT Pemuka Sakti Manis Indah (PT PSMI) yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Namun, pemblokiran kemudian diberlakukan secara terbatas agar operasional perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, termasuk petani tebu, tetap dapat berjalan dengan persetujuan penyidik. (*)