Kasus Korupsi PT LEB, Berkas Perkara Arinal Djunaidi Segera Dilimpahkan ke Pengadilan
Mantan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi usai ditetapkan tersangka beberapa waktu yang lalu. Foto: Kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kejaksaan
Tinggi (Kejati) Lampung memastikan penanganan perkara dugaan tindak pidana
korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen PT Lampung
Energi Berjaya (LEB) dengan tersangka mantan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi
(ARD), masih berjalan sesuai tahapan hukum.
Saat ini, penyidik tengah
menuntaskan pemberkasan sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang
Kepala Kejati Lampung, Danang Suryo
Wibowo, mengatakan proses penyidikan tidak mengalami hambatan dan telah
memasuki tahap akhir sebelum pelimpahan perkara.
"Proses penanganan perkara
berjalan. Khususnya untuk penanganan ARD, saat ini masih dalam pemberkasan dan
akan memasuki tahap berikutnya, yaitu segera dilimpahkan ke pengadilan pada
waktu yang telah ditentukan sesuai SOP dan tata urutan dalam hukum acara,"
kata Danang kepada awak media, Rabu (5/8/26).
Saat ditanya apakah Kejati memiliki
target waktu agar perkara segera disidangkan, Danang menegaskan tim penyidik
dan Jaksa Penuntut Umum telah memaksimalkan seluruh alat bukti dan fakta yang
diperoleh selama penyidikan.
Menurutnya, penanganan perkara
tersebut tidak hanya bertujuan membuktikan unsur pidana di persidangan, tetapi
juga mengungkap seluruh rangkaian peristiwa secara utuh.
"Kami berkeyakinan penuh dengan
apa yang sudah kami kerjakan. Orientasi utamanya adalah penegakan hukum agar
perkara ini dapat terbukti secara maksimal, mengungkap seluruh rangkaian
kejadian dan fakta secara holistik, serta mengupayakan pemulihan kerugian keuangan
negara secara maksimal," ujarnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai belum
dilimpahkannya perkara ke pengadilan, Danang memastikan tidak ada kendala dalam
proses penyidikan.
"Tidak ada kendala sama sekali.
Semua tahapan memiliki SOP dan jangka waktu sesuai ketentuan hukum acara. Saat
ini masih dalam proses pemberkasan agar seluruh alat bukti tersusun secara
komprehensif dan kuat untuk kepentingan pembuktian di persidangan,"
tegasnya.
Sebelumnya, Arinal Djunaidi sempat
mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk
menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi
pengelolaan dana PI 10 persen PT Lampung Energi Berjaya (LEB).
Namun, dalam putusan yang dibacakan
pada 2 Juni 2026, Hakim Tunggal PN Tanjungkarang Agus Windana menolak seluruh
permohonan praperadilan tersebut. Hakim menyatakan penyidik Kejati Lampung
telah memiliki sedikitnya dua alat bukti yang sah dalam menetapkan Arinal
sebagai tersangka.
Hakim juga menegaskan hasil audit
kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat
dijadikan dasar dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
Dengan ditolaknya permohonan
praperadilan tersebut, proses penyidikan terhadap Arinal Djunaidi dinyatakan
sah dan dapat dilanjutkan.
Dalam perkara ini, Arinal Djunaidi
ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi pengelolaan dana Participating
Interest (PI) 10 persen PT Lampung Energi Berjaya (LEB), perusahaan daerah yang
menerima hak partisipasi dari pengelolaan Wilayah Kerja Offshore South East
Sumatera (OSES).
Sejak penetapan tersangka, penyidik
Kejati Lampung telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli serta melengkapi alat
bukti untuk menuntaskan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Pengadilan
Tipikor.
Dalam kasus ini juga, penyidik
bakhan sudah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset milik Arinal Djunaidi
di antaranya tanah, bangunan, kendaraan, serta aset lainnya yang mencapai Rp38
Miliar. (*)
Berita Lainnya
-
Disnaker Bandar Lampung Catat 2.500 Lamaran Masuk Selama Job Fair 2026
Jumat, 13 November 2026 -
PTPN I Gendeng Investor Korea untuk Hilirisasi Industri Kayu
Jumat, 13 November 2026 -
Air Laut Pasang dan Angin Kencang, BPBD Sisir Pesisir Bandar Lampung Antisipasi Rob
Jumat, 13 November 2026 -
LBH Bandar Lampung Desak Polda Usut Tuntas Mafia Tanah Sripendowo Lamtim
Jumat, 13 November 2026



