Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung mengusulkan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah/IJD Tahun 2026 dengan nilai mencapai Rp1 triliun kepada pemerintah pusat.

Usulan tersebut merupakan hasil penyaringan dari berbagai proposal pembangunan dan peningkatan jalan yang diajukan pemerintah kabupaten/kota maupun Pemerintah Provinsi Lampung.

Plt Kepala BPJN Lampung, Giri Yudhono, mengatakan usulan yang diajukan saat ini masih menunggu keputusan akhir dari pemerintah pusat terkait besaran alokasi anggaran yang akan diterima Provinsi Lampung.

"Usulan yang masuk sangat banyak. Awalnya dari pemerintah daerah mencapai sekitar Rp2 triliun dengan puluhan bahkan ratusan paket pekerjaan. Setelah diverifikasi kelengkapannya, seperti kesiapan Detail Engineering Design (DED) dan persyaratan teknis lainnya, usulan yang memenuhi syarat tersaring menjadi sekitar Rp1 triliun," kata Giri saat dimintai keterangan, Rabu (5/8/2026).

Menurutnya, BPJN Lampung bertugas melakukan verifikasi terhadap seluruh usulan yang disampaikan pemerintah daerah sebelum diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk dibahas bersama Kementerian Keuangan.

"Semua usulan yang senilai sekitar Rp1 triliun itu sudah lolos verifikasi. Sekarang tinggal menunggu keputusan pusat terkait berapa besar anggaran yang akan dialokasikan, karena pemerintah pusat juga harus membagi anggaran ke seluruh provinsi di Indonesia," ujarnya.

Giri menjelaskan, hingga saat ini BPJN Lampung belum menerima kepastian mengenai jumlah paket pekerjaan yang akan diperoleh pada program Inpres Jalan Daerah Tahun 2026.

"Pembahasannya masih tahap finalisasi di pusat. Hingga pagi ini kami belum mendapat informasi berapa paket yang akan diberikan ke Lampung. Mudah-mudahan jumlahnya meningkat dibanding tahun lalu," katanya.

Ia berharap kepastian alokasi dapat diterima dalam pekan ini atau paling lambat pekan depan, mengingat waktu pelaksanaan proyek pada tahun anggaran 2026 relatif singkat.

"Kalau datanya sudah keluar, kami harus segera memulai proses lelang dan penandatanganan kontrak karena waktu pelaksanaan tinggal sekitar empat sampai lima bulan, dari Agustus sampai Desember," jelasnya.

Dalam usulan IJD tahun 2026, BPJN Lampung memprioritaskan ruas-ruas jalan yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian masyarakat.

Fokus utama meliputi jalan pendukung ketahanan pangan, konektivitas antarwilayah, jalur distribusi logistik, kawasan pariwisata, hingga akses menuju kawasan industri.

Selain itu, terdapat sejumlah usulan strategis yang menjadi perhatian pemerintah pusat, salah satunya pembangunan akses menuju RSUD K.H. Muhammad Thohir Krui yang baru diresmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

"Ada arahan khusus dari pimpinan agar jalan-jalan yang mendukung kawasan industri maupun akses menuju rumah sakit juga menjadi prioritas. Salah satunya jalan menuju rumah sakit di Pesisir Barat yang kemarin diresmikan Bapak Presiden," ungkap Giri.

BPJN Lampung juga kembali mengusulkan pembangunan Jembatan Way Bungur di Kabupaten Lampung Timur.

Menurut Giri, desain jembatan tersebut sebenarnya telah disiapkan sejak beberapa waktu lalu. Namun pelaksanaannya masih terkendala pembebasan lahan.

"Pemkab Lampung Timur berjanji pembebasan lahan selesai pada Desember. Tetapi apabila proyek ini masuk dalam program IJD tahun ini, kami mensyaratkan lahannya harus sudah bebas paling lambat Oktober. Kalau belum bebas, kami tidak berani memulai pekerjaan karena berpotensi menimbulkan konflik di lapangan," tegasnya.

Di sisi lain, BPJN Lampung memastikan pelaksanaan Program Inpres Jalan Daerah yang diterima Provinsi Lampung pada tahun sebelumnya hampir seluruhnya telah selesai dikerjakan.

Pada Program IJD 2025, Lampung memperoleh 15 paket pekerjaan, terdiri atas 7 paket single year dan 8 paket multi-years.

Seluruh paket single year telah rampung dan telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, dari delapan paket multi-years, tujuh paket telah selesai sekitar Juni hingga Juli 2026.

"Sebagian besar proyek IJD sudah selesai. Untuk paket single year tahun lalu semuanya sudah selesai dan diresmikan oleh Bapak Presiden. Dari delapan paket multi-years, tujuh sudah selesai. Tinggal satu paket yang masih dalam tahap penyelesaian," jelas Giri.

Satu-satunya paket yang masih berlangsung berada di ruas Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, dengan progres fisik telah mencapai sekitar 93 persen.

Menurut Giri, keterlambatan penyelesaian proyek tersebut terjadi karena adanya kebijakan nasional mengenai peralihan pengelolaan pekerjaan dari SKPD ke satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) di Kementerian Pekerjaan Umum.

"Awalnya pekerjaan ini berada di bawah SKPD. Namun sejak bulan lalu ada kebijakan nasional sehingga proyek dialihkan ke satker PJN. Kami baru saja menyelesaikan proses serah terima dan sekarang dilanjutkan oleh Satker PJN 2. Karena masih masa transisi, ada sedikit keterlambatan, tetapi target kami selesai bulan ini atau paling lambat bulan depan," katanya.

Ia menambahkan, kendala lain di lapangan berasal dari kenaikan harga BBM yang memengaruhi harga material konstruksi, terutama aspal. Meski demikian, pekerjaan yang tersisa dinilai tidak terlalu banyak.

"Progresnya sudah 93 persen. Sisa pekerjaan tinggal penyelesaian saluran, pengaspalan, dan pemasangan batu. Mudah-mudahan bisa segera rampung," pungkasnya. (*)