Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung mulai menggenjot penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu langkah mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik 27,5 persen dalam Perubahan APBD 2026.

Kepala BPPRD Kota Bandar Lampung, Yusnadi Ferianto, mengatakan optimalisasi penerimaan PBB menjadi salah satu strategi utama pemerintah daerah untuk mendukung target pendapatan daerah yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp2,99 triliun.

"Target itu masih dibahas di DPRD. Untuk mencapainya kami mendorong optimalisasi penerimaan dari sektor PBB," kata Yusnadi, Selasa (4/8/2026).

Sebagai upaya mempercepat realisasi pendapatan, BPPRD akan menurunkan petugas ke lapangan mulai Senin (10/8/2026) untuk menagih wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB.

"Senin kami mulai turun langsung ke lapangan untuk mengoptimalkan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Langkah ini dilakukan agar realisasi penerimaan PBB meningkat dan target PAD yang telah ditetapkan dapat tercapai," ujarnya.

Langkah tersebut dilakukan seiring usulan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang menaikkan target pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2026 menjadi sekitar Rp2,99 triliun. Kenaikan itu ditopang oleh peningkatan target PAD yang mencapai 27,5 persen dibandingkan APBD murni.

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan perubahan KUA-PPAS APBD 2026 dilakukan untuk menyesuaikan kondisi fiskal, proyeksi pendapatan, kebutuhan pembangunan, serta hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap SILPA Tahun Anggaran 2025.

"Perubahan ini didasarkan pada perkembangan asumsi ekonomi, proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja, penyesuaian SILPA tahun anggaran 2025 berdasarkan hasil audit BPK, serta adanya kewajiban yang belum terselesaikan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang," kata Eva.

Dalam rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat sekitar Rp340 miliar atau 12,83 persen dibandingkan APBD murni menjadi sekitar Rp2,99 triliun.

Sementara itu, target PAD diproyeksikan naik menjadi sekitar Rp1,345 triliun atau bertambah sekitar Rp305 miliar dibandingkan target sebelumnya.

"Peningkatan berasal dari optimalisasi berbagai sumber pendapatan daerah, terutama PAD yang mengalami kenaikan cukup signifikan," ujar Eva.

Selain PAD, pemerintah juga menyesuaikan pendapatan transfer dan komponen pendapatan lainnya agar sesuai dengan perkembangan realisasi penerimaan daerah. Dari sisi pembiayaan, penyesuaian dilakukan berdasarkan besaran SILPA Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit BPK.

Eva berharap perubahan APBD tersebut mampu memperkuat pembiayaan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kota Bandar Lampung. (*)