• Sabtu, 14 November 2026

Bukan Milik Pemprov, Satelit Lampung-1 Bakal Dorong Ketahanan Pangan hingga Pemetaan Infrastruktur

Selasa, 04 Agustus 2026 - 13.55 WIB
110

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat dimintai keterangan, Selasa (4/8/2026). Foto: Ria/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Peluncuran Satelit Lampung-1 menjadi langkah baru Pemerintah Provinsi Lampung dalam memanfaatkan teknologi antariksa untuk mendukung pembangunan berbasis data. Teknologi ini nantinya diharapkan mampu membantu berbagai sektor strategis, mulai dari ketahanan pangan, kelautan, perikanan, hingga pembangunan infrastruktur.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan keberadaan Satelit Lampung-1 merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta perusahaan teknologi antariksa Star.Vision.

Menurutnya, penamaan Lampung-1 menjadi bentuk apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk kepentingan pembangunan daerah.

"Melalui kerja sama dengan BRIN terwujudlah proses mengorbitnya Satelit Lampung-1. Nama Lampung-1 merupakan bentuk penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas iktikad baik dan kesamaan visi dalam memanfaatkan teknologi untuk pembangunan," kata Marindo, Selasa (4/8/2026).

Namun, Marindo menegaskan Satelit Lampung-1 bukan merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung. Satelit tersebut merupakan milik Star.Vision, sementara Pemprov Lampung bersama BRIN berperan sebagai mitra dalam pemanfaatan data yang dihasilkan.

"Satelit itu bukan milik Pemerintah Provinsi Lampung. Satelit tersebut merupakan milik Star.Vision. Pemerintah Provinsi Lampung bersama BRIN melakukan kolaborasi dalam pemanfaatan teknologi dan data yang dihasilkan satelit tersebut," jelasnya.

Ia menjelaskan, hal utama dari kerja sama tersebut bukan terletak pada kepemilikan satelit, melainkan pemanfaatan data citra satelit yang dikombinasikan dengan teknologi AI untuk mendukung perencanaan pembangunan.

Data tersebut nantinya dapat digunakan untuk memantau berbagai sektor, seperti kondisi lahan pertanian, sistem irigasi, potensi perikanan, wilayah kelautan, pembangunan jalan, hingga perencanaan pembangunan gedung.

"Teknologi ini dimanfaatkan untuk memastikan kondisi pertanian, irigasi, perikanan, kelautan, pembangunan jalan, hingga pembangunan gedung. Jadi yang dimanfaatkan adalah data dan teknologinya," ujarnya.

Marindo menyebut pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan memberikan dampak langsung bagi pemerintah daerah, petani, nelayan, serta masyarakat secara luas. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah dapat mengambil kebijakan secara lebih tepat sasaran.

Menurutnya, program tersebut sejalan dengan visi Gubernur Lampung dalam mendorong transformasi digital pemerintahan. Ke depan, kebijakan pembangunan akan semakin diarahkan menggunakan data yang telah dianalisis melalui teknologi AI.

"Hari ini sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa pemerintah daerah harus menggunakan digitalisasi. Kita ingin memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan data yang akurat," katanya.

Meski demikian, ia menegaskan pemanfaatan data satelit tidak dapat dilakukan secara bebas. Terdapat aturan dan pengawasan dari pemerintah pusat melalui BRIN terkait jenis data yang dapat digunakan.

"Pemerintah Provinsi Lampung tidak bisa memanfaatkan data sesuka hati. Ada kewenangan pemerintah pusat dan BRIN yang memberikan arahan mengenai data apa saja yang dapat dimanfaatkan," jelasnya.

Marindo menerangkan, kerja sama utama berlangsung antara BRIN dan Star.Vision, sedangkan Pemprov Lampung dilibatkan untuk memanfaatkan hasil teknologi tersebut bagi kepentingan masyarakat.

"Kerja samanya bukan hanya dengan Pemprov Lampung, tetapi antara BRIN dan Star.Vision. Pemerintah Provinsi Lampung digandeng oleh BRIN untuk memanfaatkan hasil kerja sama tersebut," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan salah satu fokus utama pemanfaatan teknologi satelit tersebut adalah memperkuat ketahanan pangan yang menjadi bagian dari program pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Lampung.

Dengan teknologi hypersatellite yang mampu menangkap data lebih detail dibandingkan citra satelit biasa, pemerintah dapat melakukan pemetaan wilayah berdasarkan karakteristik tertentu.

"Teknologi ini bukan hanya menghasilkan citra biasa, tetapi sudah hypersatellite sehingga mampu membaca hingga partikel-partikel yang sangat kecil. Data ini nantinya dapat digunakan untuk menentukan klaster wilayah yang cocok untuk kopi, lada, hortikultura, perkebunan, maupun komoditas pertanian lainnya," ungkapnya.

Selain sektor pertanian, teknologi tersebut juga dapat membantu pengelolaan sumber daya laut. Data satelit dapat digunakan untuk membaca kondisi perairan hingga memperkirakan wilayah yang memiliki potensi ikan.

"Bahkan untuk melihat kondisi laut maupun potensi keberadaan ikan dapat dilakukan melalui teknologi ini. Semua diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Marindo memastikan program pemanfaatan teknologi satelit tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program tersebut berjalan melalui kolaborasi dan jejaring kerja sama antara pemerintah daerah, BRIN, dan Star.Vision.

"Program ini tidak menggunakan APBD. Ini merupakan inisiasi Pak Gubernur dan Bu Wakil Gubernur yang kemudian dikolaborasikan dengan BRIN," katanya.

Ia berharap kehadiran Satelit Lampung-1 menjadi momentum bagi Lampung untuk semakin maju dalam pemanfaatan teknologi antariksa, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Lampung. Kita berharap lompatan teknologi ini benar-benar memberikan manfaat, berdampak nyata bagi masyarakat, dan menjadi berkah bagi Lampung maupun Indonesia," pungkasnya. (*)