Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Eko Prihanto, melaporkan sebuah media online ke Polda Lampung setelah merasa dirugikan atas pemberitaan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan keterlibatan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Eko menyatakan pemberitaan di sebuah media online (GH) dengan judul "Pasok Menu Buruk ke SMKN 1 Gunung Agung, Anggota Komisi 1 DPRD Fraksi Partai Buruh Eko Prihanto di Desak Sanksi PAW" tersebut telah merugikan dirinya secara pribadi maupun sebagai anggota DPRD. Ia juga mengaku nama baik keluarga serta lingkungannya ikut terdampak.

"Saya ingin mengklarifikasi bahwa pemberitaan itu tidak mendasar atau didasarkan fakta yang ada. Saya bukan bagian dari pengelola SPPG atau MBG, bukan dari unsur yayasan ataupun mitra MBG," ujar Eko kepada awak media di Mapolda Lampung Senin (3/8/26).

Ia mengatakan pemberitaan tersebut mencantumkan nama lengkap beserta fotonya sehingga membuat dirinya merasa nama baiknya tercemar. Atas dasar itu, ia didampingi penasihat hukumnya melaporkan perkara tersebut ke Polda Lampung untuk menempuh jalur hukum.

Pemberitaan yang dipersoalkan sebelumnya memuat dugaan bahwa Eko menanam modal dan mengendalikan proyek program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah pemilihannya melalui pihak lain atau menggunakan nama samaran.

Dalam pemberitaan tersebut juga disebutkan bahwa dugaan tersebut dinilai berpotensi melanggar Pasal 188 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur larangan bagi anggota DPRD memiliki kepentingan dalam badan usaha tertentu, serta Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menanggapi hal itu, Eko membantah seluruh isi pemberitaan tersebut. Ia menegaskan tidak pernah terlibat sebagai pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bukan bagian dari yayasan penyelenggara, maupun mitra dalam program MBG.

Sementara itu, penasihat hukum Eko, Lamen Jenderal Saputra, mengatakan pihaknya tidak hanya melaporkan perkara tersebut ke Polda Lampung, tetapi juga mengadukannya ke Dewan Pers.

Menurutnya, laporan pidana diajukan karena pemberitaan yang dimaksud dinilai menyebarkan informasi yang menurut pihaknya tidak benar dan telah merugikan nama baik kliennya.

"Kami juga membawa bukti pemberitaan, foto, serta identitas yang dimuat dalam berita tersebut. Menurut klien kami, sampai hari ini tidak pernah ada upaya konfirmasi dari penulis sebelum berita diterbitkan," kata Lamen.

Ia menilai pemberitaan tersebut tidak memenuhi prinsip keberimbangan dan kaidah jurnalistik, serta mengandung unsur pencemaran nama baik dan pembunuhan karakter terhadap kliennya.

Karena itu, pihaknya melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (*)