Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pengurus HKTI di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung harus menjadi ujung tombak dalam mendukung program pemerintah mewujudkan swasembada pangan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sekaligus Kepala Balai Karantina Indonesia, Abdul Kadir Karding, saat acara pelantikan pengurus HKTI di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung di Balai Keratun Kantor Pemprov Lampung, Jumat (31/7/2026) sore.

‎‎Pelantikan dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Ketua DPRD Provinsi Lampung Giri, jajaran kepala daerah, serta para pengurus dan tokoh pertanian dari berbagai daerah di Lampung.

‎‎Dalam sambutannya, Abdul Kadir Karding menyampaikan salam dari Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono yang tidak dapat hadir karena menjalankan tugas sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Karding mengatakan, sektor pertanian saat ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, HKTI diminta mengambil peran aktif mengawal berbagai kebijakan yang berpihak kepada petani.

‎‎"Kalau dulu HKTI harus berjuang agar pemerintah memberi perhatian kepada petani, sekarang justru sektor pertanian menjadi prioritas nasional. Ini momentum yang harus dimanfaatkan untuk memperkuat kesejahteraan petani," ujarnya.

‎Menurut Karding, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mempercepat swasembada pangan. Diantaranya, melalui program cetak sawah baru, revitalisasi jaringan irigasi, penyediaan benih unggul, modernisasi alat dan mesin pertanian, serta penyederhanaan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi agar lebih cepat dan tepat sasaran.

‎‎Ia juga mengingatkan para pengurus HKTI di daerah agar tidak hanya menjadi organisasi seremonial, tetapi mampu mendampingi petani dalam meningkatkan produktivitas sekaligus menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat tani.

‎‎Karding menilai, Lampung memiliki potensi besar sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Komoditas unggulan seperti padi, jagung, tebu, singkong, hingga peternakan dinilai mampu menjadi kekuatan ekonomi daerah apabila dikelola secara terintegrasi.

‎‎Selain itu, ia menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga membuka peluang pasar baru bagi hasil pertanian dan peternakan lokal. Kebutuhan bahan pangan untuk program tersebut diharapkan dapat dipenuhi oleh petani di daerah sehingga memberikan kepastian pasar sekaligus meningkatkan pendapatan mereka.

‎Karding berharap, organisasi HKTI mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petani dalam mewujudkan ketahanan pangan serta swasembada pangan nasional.

Karding berharap, seluruh pengurus, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mampu menjadi penggerak pembangunan sektor pertanian di Lampung.

‎"Kepengurusan HKTI harus hadir di tengah petani, menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, serta mengawal berbagai program pertanian agar benar-benar dirasakan manfaatnya," ujarnya.

Adapun ketua HKTI 15 Kabupaten/kota se-Lampung yang dilantik, yakni Kota Metro Laswanto, Bandar Lampung Reri Pambudi, Lampung Selatan Wahrul Fauzi Silalahi, Lampung Tengah Firdaus Ali, Lampung Utara Sayuti, Lampung Barat Edi Novial, Lampung Timur Zakwan, Tulang Bawang M. Agil Jumariyanto, Way Kanan M. Galang Putra Rahman, Tanggamus Irsi Jaya, Pesawaran Achmad Rico Julian, Pringsewu Gita Kurniawan Putra, Mesuji Pariman, Tulang Bawang Barat Arya Saputra, dan Pesisir Barat Aprianto. (*)