‎Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, memastikan pembahasan Perubahan APBD 2026 dan penyusunan APBD 2027 akan difokuskan pada efisiensi anggaran tanpa mengurangi program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

‎Sejumlah pos belanja yang dinilai tidak mendesak, seperti rapat di hotel, konsumsi kegiatan, hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK), menjadi perhatian dan berpotensi dipangkas sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

‎Giri mengatakan, rapat koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung digelar untuk menyelaraskan pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas, seluruh pihak diminta lebih cermat menentukan skala prioritas.

‎"Fiskal kita terbatas. Karena itu, kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam pembahasan APBD Perubahan maupun APBD 2027," kata Giri usai rapat koordinasi bersama Pemprov Lampung, Selasa (28/7/2026).

‎Menurutnya, evaluasi terhadap setiap mata anggaran secara teknis akan dilakukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Namun, DPRD dan pemerintah daerah telah memiliki komitmen yang sama untuk mengurangi bahkan menghapus belanja yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.

‎Ia juga menyinggung arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pentingnya tata kelola anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel. Karena itu, setiap pos belanja akan dikaji kembali agar penggunaan APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

‎"Item-item yang dirasa tidak diperlukan bisa dikurangi. Mudah-mudahan APBD Perubahan dan APBD 2027 menjadi APBD yang lebih berkualitas bagi Provinsi Lampung," ujarnya.

‎Beberapa jenis pengeluaran yang menjadi perhatian antara lain biaya rapat di hotel, konsumsi yang tidak mendesak, hingga belanja alat tulis kantor (ATK). Seluruhnya akan disesuaikan dengan ketentuan serta surat edaran pemerintah mengenai efisiensi belanja daerah.

‎Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan memastikan penyusunan rancangan KUA-PPAS berjalan sesuai regulasi dengan mengedepankan prinsip kepatutan, kewajaran, dan efisiensi.

‎"Alhamdulillah DPRD juga mengingatkan agar penyusunan APBD benar-benar tepat sasaran, tanpa mengurangi kebutuhan masyarakat yang memang harus dipenuhi," kata Marindo.

‎Ia menambahkan, kondisi ekonomi nasional serta dinamika geopolitik global menjadi faktor yang harus diantisipasi dalam penyusunan APBD. Pemerintah daerah perlu menyiapkan berbagai skenario apabila terjadi penurunan kemampuan fiskal hingga akhir tahun.

‎Karena itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diminta mengelola arus kas dan manajemen keuangan secara hati-hati agar seluruh belanja prioritas tetap dapat dipenuhi.

‎Marindo memastikan belanja wajib dan belanja mengikat, seperti gaji pegawai, pembayaran listrik, telepon, serta kewajiban dasar pemerintah lainnya, tetap menjadi prioritas dan dipastikan aman hingga akhir tahun anggaran. (*)