Tak Ada Unsur Niat Jahat, Kasus Dugaan Penimbunan BBM Bersubsidi di Way Kanan Akan Dihentikan
Kuasa hukum Hartono, Resmen Kadapi mendampingi Supiah saat rapat dengar pendapat umum di Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Foto: Ist
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Perkara dugaan penimbunan BBM bersubsidi
di Kabupaten Way Kanan yang menjerat Hartono dan istrinya, Supiah, sebentar
lagi akan menghasilkan kesimpulan. Polres setempat bakal mengeluarkan surat
perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap terduga pelaku.
Kuasa hukum Hartono, Resmen Kadapi menyampaikan, keputusan itu diambil
berdasarkan hasil rapat dengar pendapat umum di Komisi III DPR RI, Jakarta,
Rabu (22/7/2026).
Dimana setelah membedah usur pasal pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) baru yang lebih menekankan kepada asas keadilan selanjutnya pelangaran
hukum, tidak ditemukan niat jahat (mens rea) dari tindakan yang dilakukan
Hartono.
“Kalau melihat kondisi kasusnya bahwa tidak ada niat jahat, melainkan
bagaimana masyarakat bisa terpenuhi kebutuhan minyak, jadi sama dengan pangan.
Kecuali kalau dia membeli minyak subsidi lalu dijual untuk industri atau
ditimbun untuk dirinya sendiri,” ungkap Resmen kepada Kupastuntas.co, Sabtu
(25/7/2026).
Selain itu menurut Resmen, jika dilihat dari sanksi berdasarkan Pasal 55
Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengenakan denda paling tinggi
Rp60 miliar terhadap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga
bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, apakah hal itu relevan untuk
Hartono dan Supiah.
“Dilihat dari Undang-undang dan pasal tidak relevan, maka disarankan untuk
dihentikan. Jika dia mau berlaku adil, berlaku sama dengan pengecer yang lain.
Kalu dari Undang-undang Pertamina setetes pun gak boleh, artinya harus berlaku
adil kepada semua pengecer. Apakah semua pengecer di Way Kanan sudah ditangkap
semua belum?” ucapnya.
“Status pak Hartono masih tersangka namun penahanannya ditangguhkan, maka
Polres Way Kanan akan gelar rapat kemungkinan minggu depan, mereka mau gelar
perkara dulu sesuai prosedur baru dikeluarkan SP3,” kata Resmen.
Sementara terkait adanya kode jari 5 dan 0 yang dilakukan oleh penyidik
Polsek Pakuan Ratu yang diartikan permintaan uang sebesar Rp50 juta sebagai
syarat untuk membebaskan terduga pelaku, Resmen mengatakan pihak Komisi III DPR
RI miminta agar yang bersangkutan diberikan saksi.
“Kalau keputusan rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR itu
perintahnya jelas untuk diberikan sanksi, walau ini tidak terjadi transaksi
paling tidak ada sanksi ringan, sedang, atau berat. Komisi III juga sudah
meyakinkan adanya kode itu. Makanya anggota DPR minta Propam Mabes Polri
memberikan atensi,” pungkasnya. (*)
Berita Lainnya
-
Pria di Way Kanan Ditahan Usai Diduga Bawa Kabur Gadis 16 Tahun
Jumat, 13 November 2026 -
Salah Antar Sabu ke Polisi, Pria di Way Kanan Juga Kedapatan Bawa Dua Senpi
Selasa, 10 November 2026 -
Tiga Terduga Pembunuh Rian di Way Kanan Ditangkap, Polisi Dalami Motif dan Peran Pelaku
Sabtu, 31 Oktober 2026 -
Gubernur Mirza Resmi Lantik Galang Putra Rahman Jadi Wakil Bupati Way Kanan
Jumat, 30 Oktober 2026



