KSP Izinkan Petani Way Kanan Panen Tebu di Lahan 5.000 Hektare
Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman. Foto: Ist
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kantor Staf Presiden (KSP) mengizinkan
sekitar 1.200 kepala keluarga petani mitra di kawasan Hutan Register 44,
Kabupaten Way Kanan, memanen tebu di lahan sekitar 5.000 hektare, setelah
persoalan izin panen diselesaikan melalui koordinasi lintas kementerian dan
lembaga.
Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman mengatakan penyelesaian
tersebut memungkinkan 61 Kelompok Tani Hutan (KTH) menyelesaikan panen tebu
pada musim tanam 2026.
Menurut Dudung, langkah itu diambil setelah KSP menerima laporan mengenai
keresahan petani di Kecamatan Negara Batin yang terancam gagal panen karena
lahan yang mereka garap masuk dalam kawasan hutan.
“Pemerintah kemudian berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli
Antoni serta menggelar rapat yang melibatkan kementerian, lembaga, perusahaan,
dan perwakilan petani untuk mencari solusi,” katanya dilansir Antara, Jumat
(24/7/2026).
Hasil rapat menyepakati pemberian izin panen sementara agar tebu yang telah
memasuki masa panen sejak April 2026 tidak rusak, sekaligus tetap menjaga
kepastian hukum dan penegakan kewajiban perusahaan.
Persoalan tersebut bermula setelah izin operasional Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Inhutani V dibekukan akibat sanksi administratif Kementerian
Kehutanan.
Dampaknya, pabrik gula PT PSMI menghentikan penerimaan tebu sejak 15 Juni
2026 sehingga mengancam mata pencaharian sekitar 1.200 kepala keluarga dan
3.000 pekerja.
Menurut Dudung, keputusan tersebut juga penting untuk menjaga potensi produksi
gula nasional sekitar 40.000 ton sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada
pangan.
KSP menegaskan pemberian izin panen bersifat sementara untuk melindungi
penghidupan petani dan mencegah konflik sosial, tanpa menghapus kewajiban PT
Inhutani V menyelesaikan sanksi administratif yang berlaku.
Selanjutnya, KSP bersama Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Provinsi
Lampung akan mengawal penataan administrasi, kepastian subjek hukum petani,
serta menyiapkan penyelesaian jangka panjang, termasuk melalui skema perhutanan
sosial sesuai ketentuan yang berlaku. (*)
Berita Lainnya
-
Pria di Way Kanan Ditahan Usai Diduga Bawa Kabur Gadis 16 Tahun
Jumat, 13 November 2026 -
Salah Antar Sabu ke Polisi, Pria di Way Kanan Juga Kedapatan Bawa Dua Senpi
Selasa, 10 November 2026 -
Tiga Terduga Pembunuh Rian di Way Kanan Ditangkap, Polisi Dalami Motif dan Peran Pelaku
Sabtu, 31 Oktober 2026 -
Gubernur Mirza Resmi Lantik Galang Putra Rahman Jadi Wakil Bupati Way Kanan
Jumat, 30 Oktober 2026



