Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat sinkronisasi arah pembangunan daerah dengan pemerintah pusat melalui kunjungan kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Pertemuan tersebut menjadi momentum menyelaraskan rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung dengan kebijakan pembangunan nasional.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, dalam pertemuan tersebut pemerintah pusat dan daerah melakukan pembahasan menyeluruh terkait arah pembangunan Lampung ke depan, termasuk berbagai persoalan dan usulan strategis dari kabupaten/kota.

"Alhamdulillah hari ini kita mendapat kunjungan kerja dari Menteri Bappenas. Kita melakukan sinkronisasi bagaimana perencanaan pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung ke depan dapat terintegrasi dengan perencanaan nasional. Tadi juga banyak menerima masukan dan usulan terkait berbagai permasalahan yang ada di daerah masing-masing," kata Mirza saat dimintai keterangan, Jum'at (23/7/2026).

Menurutnya, salah satu fokus utama yang didorong pemerintah pusat adalah menjadikan Lampung sebagai pusat hilirisasi komoditas pangan dan peternakan nasional. Potensi besar yang dimiliki Lampung dinilai perlu diolah menjadi produk bernilai tambah sehingga tidak lagi hanya menjual bahan baku.

"Ke depan fokus pemerintah pusat adalah mendorong agar Lampung menjadi pusat hilirisasi komoditas pangan dan peternakan. Komoditas yang ada di Provinsi Lampung seperti padi beserta turunannya, jagung beserta turunannya, singkong beserta turunannya, kopi beserta turunannya, dan berbagai komoditas lainnya masih banyak yang keluar dari Lampung dalam bentuk bahan mentah. Inilah yang akan kita dorong melalui program hilirisasi," ujarnya.

Mirza menambahkan, sumber daya komoditas pangan di Lampung tersebar di berbagai kabupaten dan kota sehingga dibutuhkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi agar seluruh potensi tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara merata.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan seluruh usulan strategis Pemerintah Provinsi Lampung telah disampaikan kepada Menteri Bappenas, termasuk usulan menjadikan Lampung sebagai model nasional pengembangan industri hilir berbasis singkong.

"Kita mengusulkan bagaimana hilirisasi singkong atau ubi kayu sehingga Provinsi Lampung dapat ditetapkan sebagai model pengolahan hilirisasi ubi kayu di Indonesia. Begitu juga hilirisasi produk-produk pangan lainnya," kata Marindo.

Menurutnya, usulan tersebut sejalan dengan potensi Lampung sebagai salah satu daerah penghasil singkong terbesar di Indonesia. Dengan pengembangan industri hilir, komoditas lokal diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar, meningkatkan daya saing, serta memperkuat kesejahteraan petani.

Selain sektor pangan, lanjut Marindo, Bappenas juga memberikan perhatian terhadap pembangunan desa di Provinsi Lampung. Salah satu yang menjadi pembahasan ialah pengembangan Indeks Desa Sehat yang dinilai sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi pedesaan.

Dalam kesempatan tersebut, konsep Desa-ku Maju yang selama ini dikembangkan Pemerintah Provinsi Lampung juga mendapat apresiasi dari Bappenas dan direncanakan menjadi model pembangunan desa di tingkat nasional.

"Model Desa-ku Maju ini akan diangkat menjadi model tingkat nasional. Harapannya konsep yang telah diimplementasikan di Provinsi Lampung dapat diterapkan secara efektif di berbagai daerah di Indonesia," ujar Marindo.

Ia menjelaskan, konsep Desa-ku Maju mengintegrasikan penguatan ketahanan pangan, swasembada energi, dan swasembada air sebagai fondasi pembangunan desa yang berkelanjutan.

Marindo menambahkan, pengembangan komoditas pangan, khususnya singkong, akan menjadi salah satu fokus utama dalam implementasi model tersebut.

"Langkah ini diharapkan semakin memperkuat posisi Lampung tidak hanya sebagai daerah penghasil komoditas pangan, tetapi juga sebagai pusat industri pengolahan berbasis komoditas lokal," tutupnya. (*)