Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung tentang Penyediaan, Pemanfaatan, Pengembangan Data dan Informasi Statistik di Bidang Pembauran Kebangsaan, sebagai bentuk sinergi mendukung penyelenggaraan Sensus Ekonomi (SE) 2026.

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Ketua FPK Provinsi Lampung Hi. Darussalam, S.H., M.H. bersama Kepala BPS Provinsi Lampung Dr. Ahmadriswan Nasution, S.Si., M.T., di Hotel Golden Tulip Springhill Bandar Lampung, Kamis (23/7/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung Ganjar Jationo, yang hadir mewakili Gubernur Lampung, serta para tokoh agama, akademisi, pimpinan organisasi masyarakat, dan berbagai elemen masyarakat yang ditetapkan sebagai Penggerak Partisipasi Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Lampung.

MoU tersebut bernomor 001/MOU/BPS1800/VII/2026 dan 01/FPK-LPG/MOU/VII/2026.

Kerja sama ini bertujuan memanfaatkan sumber daya serta mensinergikan fungsi kedua lembaga untuk mendukung penyelenggaraan statistik nasional dan pembauran kebangsaan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi.

Ruang lingkup kerja sama meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan data statistik, pengembangan sumber daya manusia, dukungan terhadap kegiatan sensus, survei maupun pendataan lainnya, serta kerja sama lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas masing-masing pihak.

MoU tersebut berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Provinsi Lampung juga mengukuhkan 18 Penggerak Partisipasi Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Kepala BPS Provinsi Lampung Nomor 175 Tahun 2026.

Keputusan tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang merupakan kegiatan statistik dasar nasional guna memperoleh data yang lengkap, akurat, dan mutakhir mengenai kondisi perekonomian Indonesia.

Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa pembentukan Penggerak Partisipasi Sensus Ekonomi bertujuan meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha melalui komunikasi publik yang efektif dan berkelanjutan.

Para penggerak memiliki tugas: membantu BPS menyosialisasikan tujuan, manfaat, dan tahapan Sensus Ekonomi 2026 kepada masyarakat dan pelaku usaha;

mengajak masyarakat menerima petugas sensus dan memberikan data yang diperlukan secara benar;

berpartisipasi dalam kegiatan publikasi, edukasi, seminar, talkshow, media sosial, serta berbagai kegiatan pendukung lainnya.

Adapun 18 tokoh yang dikukuhkan sebagai Penggerak Partisipasi Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Lampung adalah :

1. Ir. Anshori Djausal, M.T.
   
2. Hi. Darussalam, S.H., M.H.
3. Prof. Drs. Admi Syarif, Ph.D.
4. Prof. Nairobi, S.E., M.Si.
5. Dr. Abdul Aziz, M.Pd.I.
6. Ir. Dwiyana Suharyati, M.M.
7. Christian Chandra, S.H., S.Sos., M.M.
8. Hardyanto Luke Silalahi.
9. Dr. I Nyoman Setiawan, S.E., M.M.
10. Pdt. Stefanus Wardoyo, S.Th.
11. Agustinus Warso, S.Sos.
12. H. Ardiansyah, S.H.
13. Dr. Gunadi Rusydi, M.Kom.
14. H. Edward Juanda Rusydi, S.Pd.
15. Deddy Sulaimawan, S.H., M.M.
    
16. Ade Iskandar Bunari, S.E.
    
17. Putri Ayu Septiani.
    
18. Mery Destianty, SKM., M.Kes.

Kepala BPS Provinsi Lampung, Dr. Ahmadriswan Nasution, mengatakan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada petugas sensus, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, akademisi, media, dan pelaku usaha harus menjadi bagian dari gerakan bersama untuk menyukseskan sensus.

"Kunci sukses Sensus Ekonomi 2026 adalah membangun kepercayaan masyarakat agar bersedia menerima petugas BPS dan memberikan data yang benar. Pastikan setiap usaha tercatat. Tokoh masyarakat harus ikut bergerak sehingga pelaksanaan sensus dapat selesai lebih cepat. Kami menargetkan pendataan selesai hingga Agustus 2026. Jadilah penyambung harapan, jadilah penggerak. Usaha tercatat, kebijakan tepat. Dengan data yang akurat kita membangun Lampung dan Indonesia. Sensus tidak akan berhasil hanya karena petugas BPS bekerja, tetapi akan berhasil ketika masyarakat percaya."ujarnya.

FPK Siap Gerakkan 37 Organisasi Kesukuan

Ketua FPK Provinsi Lampung Hi. Darussalam menyatakan organisasinya siap menjadi mitra strategis BPS dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.

Menurutnya, FPK yang menaungi 37 organisasi kesukuan di Provinsi Lampung memiliki jaringan yang luas hingga ke komunitas-komunitas masyarakat.

Ia mengusulkan agar pelaksanaan sosialisasi sensus dilakukan melalui organisasi-organisasi kesukuan sehingga para pimpinan organisasi dapat menjadi contoh sekaligus penggerak di lingkungan masing-masing.

"Jika para tokoh dan pimpinan organisasi kesukuan ikut memberikan teladan, maka masyarakat akan lebih mudah menerima petugas sensus. FPK siap menggerakkan seluruh organisasi kesukuan yang tergabung untuk membantu BPS menyukseskan Sensus Ekonomi 2026," ujar Darussalam.

Mewakili Gubernur Lampung, Kepala Diskominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo mengajak seluruh elemen masyarakat berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026.

Menurutnya, data statistik yang berkualitas merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah maupun nasional karena menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah.

"Data yang akurat adalah investasi masa depan. Dari data tersebut pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Karena itu, mari bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan kegiatan statistik dasar yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. 

Kegiatan ini bertujuan memperoleh data lengkap, akurat, dan mutakhir mengenai seluruh aktivitas usaha di Indonesia sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha, serta perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang lebih tepat sasaran. (*)