‎Kupastuntas.co, ‎Bandar Lampung - DPRD Provinsi Lampung menyambut positif penetapan Lampung sebagai proyek percontohan sekaligus pusat pengembangan ekosistem bioetanol nasional. Kehadiran industri tersebut dinilai menjadi peluang besar untuk memperkuat transisi energi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan permintaan bahan baku pertanian.

‎‎Sebagai pusat pengembangan bioetanol nasional, Lampung diproyeksikan mendukung implementasi mandatori campuran bioetanol 10 persen (E10) pada bahan bakar. Fasilitas yang akan dibangun ditargetkan mampu memproduksi sekitar 240.000 hingga 250.000 kiloliter bioetanol per tahun atau sekitar 10 persen dari kebutuhan bioetanol nasional.

‎‎Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, mengatakan pihaknya mendukung penuh masuknya investasi pemerintah maupun swasta di sektor bioetanol karena memiliki keterkaitan erat dengan sektor pertanian Lampung.

‎‎"Investasi, baik dari swasta maupun pemerintah pusat di Provinsi Lampung, khususnya yang berkaitan dengan industri bioetanol, tentu kami sambut baik. Industri ini membutuhkan bahan baku seperti singkong, tebu, dan komoditas lainnya yang memang menjadi potensi unggulan Lampung," kata Basuki, Rabu (22/7/2026).

‎‎Menurut legislator yang akrab disapa Abas itu, meningkatnya kebutuhan bahan baku diharapkan mampu mendongkrak permintaan komoditas pertanian sehingga berdampak pada membaiknya harga jual hasil panen dan meningkatnya pendapatan petani.

‎‎"Harapan kami, dengan adanya investasi ini, harga komoditas pertanian menjadi lebih baik sehingga kesejahteraan petani juga ikut meningkat," ujarnya.

‎‎Terkait ketersediaan bahan baku, Abas meyakini pemerintah dan investor telah melakukan kajian secara menyeluruh sebelum menetapkan Lampung sebagai pusat pengembangan bioetanol nasional.

‎‎"Kalau soal pasokan bahan baku tentu bisa dikonfirmasi lebih lanjut ke dinas terkait. Namun saya yakin setiap investasi besar yang masuk ke Lampung sudah melalui kajian yang matang. Tidak mungkin investasi sebesar ini berjalan jika bahan bakunya tidak tersedia," jelasnya.

‎‎Meski demikian, Abas mengingatkan bahwa keberhasilan proyek tersebut tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, terutama petani.

‎‎Karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengawal proses hilirisasi agar mampu memberikan nilai tambah bagi komoditas lokal.

‎‎"Yang terpenting adalah memastikan petani benar-benar merasakan manfaatnya. OPD terkait harus mengawal proses hilirisasi agar investasi ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui nilai tambah komoditas yang dihasilkan," tegasnya.

‎‎Menurut Abas, pengembangan ekosistem bioetanol di Lampung harus menjadi momentum untuk memperkuat sektor pertanian, meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. (*)