Satgas MBG Lampung Dorong Transparansi, SPPG Diminta Umumkan Kandungan Gizi dan Harga
Ketua Satgas Percepatan Program MBG Provinsi Lampung, Saipul, saat dimintai keterangan, Selasa (21/7/2026). Foto: Ria/Kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Satgas Percepatan Program Makan Bergizi
Gratis (MBG) Provinsi Lampung tengah menyiapkan Surat Edaran (SE) yang akan
mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG lebih
transparan kepada masyarakat, terutama terkait kandungan gizi dan harga setiap
menu yang disajikan.
Ketua Satgas Percepatan Program MBG Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan
konsep surat edaran tersebut telah disusun dan diajukan, namun hingga kini
masih menunggu proses finalisasi dan penandatanganan.
"Pada prinsipnya kami menghimbau agar pengelola dapur transparan.
Mereka harus menyampaikan kandungan gizi dari setiap menu, kemudian berapa
harga per item makanan itu. Konsep surat edarannya sudah naik, tinggal menunggu
selesai diproses," kata Saipul saat dimintai keterangan, Selasa
(21/7/2026).
Menurutnya, transparansi tersebut penting agar masyarakat mengetahui
kualitas makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat sekaligus
memastikan anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan makanan dengan
nilai gizi yang memadai.
Saipul menjelaskan, kecukupan gizi menjadi faktor penting karena tujuan
utama Program Makan Bergizi Gratis adalah meningkatkan status gizi anak-anak
Indonesia.
"Target akhirnya kan peningkatan gizi anak-anak. Salah satu
indikatornya adalah penurunan angka stunting. Kalau ternyata kandungan gizinya
tidak mencukupi, tentu kita khawatir tujuan akhirnya tidak tercapai,"
ujarnya.
Selain mendorong keterbukaan informasi, surat edaran tersebut juga akan
menghimbau seluruh SPPG untuk memprioritaskan kerja sama dengan lembaga ekonomi
desa dalam penyediaan bahan pangan.
Melalui skema tersebut, pemerintah berharap Program MBG tidak hanya
meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi
bagi masyarakat sekitar.
"Kita ingin program ini juga ikut memberdayakan ekonomi masyarakat.
Karena itu kami menghimbau agar SPPG bermitra dengan lembaga ekonomi desa untuk
penyediaan bahan pangan," katanya.
Sebagai langkah awal, Satgas MBG Lampung telah memfasilitasi
penandatanganan perjanjian kerja sama antara pengelola dapur dengan sejumlah
lembaga ekonomi desa saat peluncuran program.
"Waktu launching kemarin sudah ada delapan BUMDes dan dua koperasi
yang menandatangani perjanjian kerja sama untuk menjadi mitra penyedia bahan
pangan," jelasnya.
Di sisi lain, Saipul memastikan hingga saat ini Program Makan Bergizi
Gratis masih berjalan normal. Meski muncul berbagai isu mengenai penataan ulang
penerima manfaat maupun penghentian sementara operasional dapur MBG, menurutnya
belum ada kebijakan resmi dari pemerintah pusat.
Ia mengatakan Program MBG merupakan program nasional sehingga seluruh
daerah masih menunggu petunjuk teknis (juknis) terbaru dari Badan Gizi Nasional
(BGN).
"Sampai hari ini juknis terbaru belum keluar. Memang masih digodok,
termasuk rencana repositioning terkait penerima manfaat. Ada wacana masyarakat
mampu tidak lagi menjadi penerima manfaat, tetapi itu masih sebatas wacana
karena belum ada juknis," ujarnya.
Karena itu, ia menegaskan belum ada penghentian operasional seluruh dapur
MBG sebagaimana isu yang berkembang.
"Kalau ada isu semua dapur akan di-off-kan dulu untuk penataan
penerima manfaat, itu belum benar. Program masih berjalan normal. Penyesuaian
baru dilakukan kalau juknisnya sudah terbit," tegasnya.
Terkait operasional dapur MBG di Lampung, Satgas masih menggunakan data
terakhir yang mencatat terdapat 1.159 SPPG yang beroperasi.
Menurut Saipul, tidak ada penghentian operasional secara menyeluruh.
Suspend hanya diberlakukan terhadap dapur yang mengalami permasalahan tertentu.
"Data yang masih kami pegang ada 1.159 SPPG yang operasional. Tidak
ada suspend secara total. Kalau ada masalah, baru disuspend per kasus,"
katanya.
Sementara itu, terdapat 360 SPPG yang masih dalam proses pembangunan. Namun
perkembangan fisik masing-masing dapur sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Gizi
Nasional.
"Data kami yang sedang proses pembangunan masih 360 SPPG. Untuk
progres pembangunan berapa persen, itu sistemnya dipegang oleh BGN sehingga
kami tidak memegang perkembangan terbarunya," pungkasnya. (*)
Berita Lainnya
-
Disnaker Lampung Terima Laporan Perusahaan Bayar Gaji di Bawah UMP
Jumat, 13 November 2026 -
Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Rizal Fadillah Meninggal Dunia
Jumat, 13 November 2026 -
Prabowo Beri Waktu Sepekan ke Koalisi Tentukan Usulan Calon Wapres
Jumat, 13 November 2026 -
Disnaker Bandar Lampung Catat 2.500 Lamaran Masuk Selama Job Fair 2026
Jumat, 13 November 2026



