Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Program Inisiatif Regeneratif Multiusaha Kehutanan (MUK) untuk Restorasi Lanskap Perhutanan Sosial resmi diluncurkan di Desa Sri Rejosari, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Rabu (15/7/2026).

Program kolaborasi PT Olam Food Ingredients (ofi) Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan sejumlah mitra internasional ini menargetkan peningkatan kesejahteraan sekitar 18.000 petani hutan melalui pengelolaan 35.000 hektare kawasan perhutanan sosial secara berkelanjutan.

Program tersebut tidak hanya berfokus pada pelestarian hutan, tetapi juga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

Melalui penerapan sistem agroforestri dan pengembangan multiusaha kehutanan berbasis komoditas non-kayu, setiap petani ditargetkan mampu memperoleh pendapatan layak (living income benchmark) sekitar Rp5 juta per bulan per hektare.

Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Lampung, Sulpakar, menegaskan bahwa program ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, sektor swasta, dan mitra pembangunan dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Menurutnya, konsep Multiusaha Kehutanan memadukan penguatan ekonomi masyarakat, pemulihan lanskap hutan, serta tata kelola yang kolaboratif sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

"Program ini jangan berhenti pada seremoni. Yang paling penting adalah aksi nyata di lapangan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Sulpakar.

Gubernur juga meminta seluruh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi garda terdepan dalam mendampingi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Sementara itu, Kelompok Tani Hutan didorong untuk terus memperkuat kelembagaan sekaligus menjaga kelestarian kawasan.

Pemerintah Provinsi Lampung juga mengajak PT Olam Indonesia bersama seluruh mitra memperkuat pendampingan kepada petani melalui edukasi budidaya berkelanjutan, pengembangan komoditas unggulan, hingga peningkatan kesadaran menjaga kelestarian hutan sebagai sumber kehidupan.

Di sisi lain, perguruan tinggi diharapkan berperan aktif melalui riset dan inovasi pengelolaan kehutanan, sedangkan pemerintah kabupaten diminta menyusun kebijakan lintas sektor yang mampu mendukung keberlanjutan program.

Dalam kesempatan tersebut, Sulpakar turut menyoroti potensi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kehutanan apabila investasi di bidang ini terus berkembang.

Menurutnya, peningkatan investasi tidak hanya memberikan manfaat bagi dunia usaha, tetapi juga berkontribusi terhadap penerimaan negara yang sebagian akan kembali ke daerah untuk mendukung pembangunan.

"Dukungan terhadap program ini bukan hanya menguntungkan sektor swasta, tetapi juga pemerintah dan masyarakat. Potensi PNBP yang dihasilkan akan memberikan dampak besar terhadap pembangunan daerah," ujarnya.

Sulpakar menambahkan, program MUK sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung yang menempatkan hutan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan fungsi ekologisnya.

Menurutnya, kawasan perhutanan sosial di Lampung selama ini tetap produktif sekaligus berperan sebagai daerah resapan air dan penyimpan karbon.

"Harapan kita, hutan ini tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi bagi kelompok tani, tetapi juga terus terjaga kelestariannya. Semua bentuk pemanfaatan tetap harus mengikuti regulasi pemerintah," katanya.

Ia juga menilai masuknya investasi di sektor kehutanan akan membuka peluang peningkatan PNBP melalui berbagai izin pengelolaan kawasan yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.

Sementara itu, Head of Cocoa Sustainability Olam Food Ingredients (ofi) Indonesia, Imam Suharto, menjelaskan bahwa program tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Lampung dan ofi Indonesia yang ditandatangani pada 8 Desember 2025.

Program akan dilaksanakan di lima kabupaten, yakni Lampung Timur, Lampung Tengah, Pesawaran, Tanggamus, dan Pringsewu.

Imam menjelaskan, tahun 2026 menjadi tahap perencanaan. Selanjutnya pada 2027 akan dimulai proyek percontohan yang melibatkan 5.000 petani sebelum diperluas kepada sekitar 18.000 petani pada periode 2028 hingga 2030.

Pihaknya berharap program tersebut dapat berlanjut hingga tahun 2040 dan menjadi model nasional pengelolaan perhutanan sosial berbasis lanskap.

"Kami berharap proyek ini menjadi contoh pengelolaan perhutanan sosial berkelanjutan di Indonesia. Selain merestorasi hutan seluas 35.000 hektare, kami ingin meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan komoditas non-kayu seperti kopi, kakao, rempah-rempah, buah, hingga sayuran," ujar Imam.

Ia optimistis pola agroforestri yang telah berhasil diterapkan di Lampung Timur dapat direplikasi di seluruh wilayah program sehingga setiap hektare lahan petani mampu menghasilkan pendapatan sekitar Rp5 juta per bulan.

Selain dipasarkan ke industri, hasil produksi petani nantinya juga akan diarahkan untuk mendukung kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Koperasi Merah Putih, sehingga manfaat ekonomi dari program ini dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan. (*)