Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, mengkritik pengalihan kasus korupsi mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dari Polri ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Langkah tersebut dinilai mengacaukan hukum acara pidana.

Mahfud mengatakan, banyak pihak yang terkecoh saat pelimpahan perkara tersebut dari Polri ke Kejagung. "Pengalihan penyidikan tersangka Febrie Adriansyah mengacaukan hukum acara pidana," kata Mahfud, dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Senin (13/7/2026).

"Banyak yang terkecoh ketika terjadi pengalihan atau penyerahan penyidikan lanjutan tersangka mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dari Polri ke Kejaksaan," lanjutnya. 

Mulanya, pelimpahan itu dianggap sebagai sebuah kemajuan. Mahfud mengaku sempat berpandangan demikian.

"Tetapi yang terjadi kemarin bukan pelimpahan dalam arti KUHAP, melainkan penyerahan atau pengalihan kelanjutan penyidikan dari Polri ke Kejaksaan," jelasnya.

Menurut Mahfud, tersangka ternyata belum pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian. Di sisi lain, mekanisme penyerahan atau pengalihan penyidikan lanjutan seperti itu tidak dikenal dalam hukum acara pidana dan belum pernah terjadi sebelumnya.

Lazimnya, jelas Mahfud, setelah polisi melimpahkan perkara ke kejaksaan, jaksa menyusun surat dakwaan dan kemudian melimpahkannya ke pengadilan untuk disidangkan.

Pelimpahan, kata dia, hanya dikenal dalam dua tahap, yakni dari Polri ke Kejaksaan dan dari Kejaksaan atau penuntut umum ke pengadilan. Namun, dalam konteks kasus Febrie, Mahfud menilai prosesnya berbeda.

"Ini tidak dikenal, bahkan tidak dibenarkan dalam KUHAP. Tidak bisa dilakukan pengalihan atau penyerahan penyidikan dari kepolisian ke kejaksaan atau dari kejaksaan ke kepolisian," imbuhnya.

Karena itu, menurut Mahfud, wajar jika berbagai spekulasi bermunculan. "Tidak salah jika ada yang mengatakan pengalihan perkara mantan Jampidsus Febrie Adriansyah ini adalah produk kompromi dari perang proksi, bukan jalan penegakan hukum yang konsisten," imbuhnya. 

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) ini menilai, terdapat sejumlah kemungkinan yang dapat membuat Febrie Adriansyah lolos dari jerat hukum.

Mahfud menyebut setidaknya ada tiga skenario yang berpotensi membuat Febrie lolos dari proses pidana terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pertama, Febrie mengajukan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka. "Mungkin saja praperadilan itu dimenangkan Febrie karena dia dijadikan tersangka tanpa diperiksa lebih dulu, kemudian kasusnya dialihkan ke kejaksaan," kata Mahfud.

Skenario kedua, lanjut dia, Kejaksaan Agung memperlambat proses penyidikan. Selain itu, Mahfud menilai Korps Adhyaksa berpotensi melokalisasi perkara kepada tersangka lain sehingga peran Febrie maupun pihak lain yang diduga terlibat menjadi tidak berkembang.

“Skenario ketiga adalah pengembangan perkara yang berujung pada deponering atau penghentian penuntutan demi kepentingan umum,” jelasnya. 

Menurut Mahfud, skenario ini merupakan kondisi terburuk bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. (*)