Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus mempercepat pembaruan data pendidikan pada Kartu Keluarga (KK) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Langkah tersebut dilakukan melalui sinergi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Lampung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta melibatkan pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa.

Kepala Disdukcapil Provinsi Lampung, Lukman, mengatakan akurasi data pendidikan dalam KK menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan indikator pendidikan, khususnya Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang merupakan komponen penyusun IPM.

"Dalam rangka meningkatkan IPM daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, kami sudah melakukan beberapa langkah. Salah satunya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan agar data siswa yang telah lulus dapat segera diperbarui pada Kartu Keluarga mereka," kata Lukman saat dimintai keterangan, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, Disdukcapil juga telah meminta seluruh Disdukcapil kabupaten/kota untuk secara aktif melakukan pembaruan data kependudukan dan mendorong masyarakat memperbarui elemen data, terutama terkait jenjang pendidikan.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak menunggu memiliki keperluan administrasi tertentu untuk memperbarui KK.

"Selama ini masyarakat masih banyak yang enggan memperbarui KK. Biasanya mereka baru mengurus ketika ada keperluan tertentu. Karena itu kami sudah menyampaikan surat kepada kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan hingga desa agar mengajak masyarakat yang memiliki perubahan data segera memperbarui KK, baik melalui pemerintah desa maupun langsung ke Disdukcapil," ujarnya.

Selain menyasar lulusan sekolah menengah, Disdukcapil juga mulai menjalin koordinasi dengan perguruan tinggi agar mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dapat langsung memperbarui data pendidikan pada KK.

"Kami juga menyasar mahasiswa. Ke depan kami bekerja sama dengan perguruan tinggi agar setelah menyelesaikan pendidikan, data di KK mereka langsung diperbarui. Dengan begitu angka rata-rata lama sekolah di Lampung dapat meningkat dan berdampak positif terhadap IPM," jelasnya.

Lukman menegaskan bahwa pembaruan data pendidikan tidak hanya berkaitan dengan IPM, tetapi juga menjadi dasar dalam berbagai kebijakan pemerintah.

"Akurasi data pendidikan di KK sangat penting. Data ini bukan hanya berkaitan dengan IPM, tetapi juga digunakan dalam penilaian tingkat kemiskinan, penyaluran berbagai bantuan pemerintah, hingga pelayanan dasar kepada masyarakat. Karena itu data yang akurat sangat penting bagi pembangunan di Provinsi Lampung," katanya.

Ia memastikan sistem administrasi kependudukan yang dimiliki Disdukcapil tidak mengalami kendala. Tantangan terbesar justru berasal dari rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemutakhiran data.

"Kalau sistem tidak ada masalah. Yang perlu terus didorong adalah motivasi masyarakat untuk memperbarui data KK. Kami juga sedang mencari langkah agar minimal setiap tiga tahun sekali dilakukan pemutakhiran KK sehingga setiap perubahan data bisa langsung tercatat," ujarnya.

Untuk tahap awal, Disdukcapil memprioritaskan pembaruan data lulusan SMA dan SMK tahun 2026 yang telah berusia 17 tahun atau lebih.

Lukman menyebut terdapat sekitar 94.939 lulusan SMA/SMK yang menjadi sasaran pembaruan data tahun ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 86.536 data dinyatakan valid, sedangkan 8.403 data masih berstatus invalid dan masih memerlukan perbaikan.

"Data tersebut sudah kami terima dari cabang dinas pendidikan (Kacabdin) dan telah kami teruskan ke pemerintah kabupaten/kota untuk dilakukan pembaruan. Untuk masyarakat secara umum, kami masih menunggu laporan dari kabupaten/kota terkait perbaikan data KK di masing-masing kelurahan dan desa," katanya.

Ia menambahkan jumlah tersebut belum mencakup lulusan Madrasah Aliyah Negeri (MAN), madrasah di bawah Kementerian Agama, maupun pondok pesantren.

"Data sekitar 90 ribu itu belum termasuk MAN dan pondok pesantren. Saat ini kami baru bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan perguruan tinggi agar setiap warga yang menyelesaikan pendidikan dapat langsung memperbarui data pendidikan pada KK," jelasnya.

Sebelumnya, Disdikbud Provinsi Lampung mengungkapkan masih terdapat sekitar 1,9 juta penduduk yang pada Kartu Keluarganya tercatat hanya tamat Sekolah Dasar (SD) dan sekitar 1,3 juta penduduk masih tercatat tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Padahal, sebagian di antaranya diduga telah menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, namun belum pernah memperbarui data kependudukan.

Melalui pembaruan data secara berkala, pemerintah berharap indikator Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung dapat meningkat seiring tersedianya data kependudukan yang lebih akurat dan mutakhir. (*)