‎Kupastuntas.co, ‎Bandar Lampung - DPRD Provinsi Lampung menegaskan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kali berturut-turut bukan alasan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk berpuas diri. Sebaliknya, DPRD meminta berbagai persoalan tata kelola keuangan yang masih menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera dibenahi melalui 17 rekomendasi strategis.

‎‎Rekomendasi tersebut disampaikan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung, Selasa (7/7/2026).

‎‎Juru Bicara Pansus LHP BPK, Fauzi Heri, mengatakan opini WTP merupakan capaian yang patut diapresiasi. Namun, menurutnya, keberhasilan tersebut harus diikuti dengan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola keuangan daerah.

‎‎"WTP bukan garis finis. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap temuan BPK ditindaklanjuti, diperbaiki, dan tidak kembali terulang pada tahun berikutnya," tegas Fauzi saat dikonfirmasi, Rabu (08/07/2026).

‎‎Melalui 17 rekomendasi yang disusun, DPRD mendorong Pemprov Lampung memperkuat sistem pengelolaan keuangan, mulai dari evaluasi regulasi, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga penerapan sistem reward and punishment bagi pejabat pengelola keuangan.

‎‎DPRD juga merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus Pendapatan Daerah guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut mencakup optimalisasi pendapatan dari aset daerah, pajak alat berat, dana transfer pemerintah pusat, hingga potensi sektor pascatambang yang dinilai belum tergarap maksimal.

‎‎Selain itu, Pansus meminta Pemprov Lampung menyusun Action Plan Zero Repeated Findings sebagai strategi menghilangkan temuan berulang dalam laporan BPK. DPRD juga mengusulkan pembentukan Task Force Audit Terpadu untuk mengintegrasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, dan pengawasan internal pemerintah berbasis digital.

‎‎Di bidang fiskal, DPRD menekankan pentingnya penyusunan target pendapatan yang realistis sesuai potensi daerah, penguatan disiplin pengelolaan kas, rasionalisasi belanja, penyelesaian tunggakan kepada pemerintah kabupaten/kota, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan.

‎‎Pansus turut mendesak Pemprov Lampung mempercepat penagihan kerugian daerah kepada pihak ketiga dan memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara menyeluruh. Menurut DPRD, pengelolaan keuangan yang sehat harus mampu mendukung penciptaan lapangan kerja, menjaga daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

‎‎Fauzi menegaskan, 17 rekomendasi tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen hasil rapat. DPRD meminta seluruh rekomendasi dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD, KUA-PPAS, hingga APBD tahun berikutnya.

‎‎"Tujuan kami bukan hanya mempertahankan opini WTP, tetapi membangun tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, disiplin, dan bebas dari temuan yang berulang. Itu yang menjadi fondasi pembangunan Lampung ke depan," pungkasnya.

Berikut 17 Rekomendasi Umum Penguatan Tata Kelola & Evaluasi Regulasi dari Pansus LHP BPK DPRD Provinsi Lampung:

‎1. Pemerintah Provinsi Lampung diminta mengevaluasi dan menyempurnakan Peraturan Gubernur terkait SPIP dan Tata Kelola Anggaran.

‎‎2. Bentuk Pansus Pendapatan Daerah: Untuk mengkaji sumber PAD, DAU/DAK, aset, reklamasi, dan pasca tambang yang realisasinya belum optimal.

‎‎3. Pergub Belanja Lembur & Makan Minum Satpol PP: Segera disusun sesuai aturan.

‎‎4. Optimalisasi SPIP: Perkuat fungsi Inspektorat/APIP, terapkan manajemen risiko, pengawasan berjenjang, dan sistem pengendalian berbasis IT. Target: turunkan temuan BPK setiap tahun.

‎‎5. Penegakan Akuntabilitas: Terapkan reward & punishment bagi pejabat pengelola keuangan. Yang berprestasi diberi penghargaan, yang berulang kali bermasalah dievaluasi/sanksi.

‎‎6. Action Plan "Zero Repeated Findings": Kepala Daerah wajib buat rencana aksi pencegahan temuan berulang dengan akar masalah, PIC, target, dan indikator jelas.

‎‎7. Tim Taskforce Audit Terpadu: Bentuk tim khusus untuk koordinasi tindak lanjut temuan BPK, BPKP, dan audit masyarakat berbasis sistem digital. Perencanaan & Pengelolaan APBD yang Sehat.

‎‎8. Perencanaan Berbasis Data: Target pendapatan disusun berdasarkan potensi riil, tren, dan proyeksi ekonomi. Hindari "ruang fiskal semu".

‎‎9. Disiplin Kas Daerah: Hentikan penerbitan SPD/SP2D tanpa dukungan kas riil. Buat roadmap penyelesaian kewajiban jangka pendek dan tunda bayar.

‎‎10. Rasionalisasi Belanja: Lakukan spending review. Prioritaskan belanja mandatory: Pendidikan, Kesehatan, Pelayanan Publik. Selesaikan tunggakan DBH ke Kab/Kota.

‎‎11. SDM Keuangan Kompeten: Tingkatkan kapasitas BPKAD, Bendahara, dan Perencana melalui pelatihan dan sertifikasi. Terapkan "The Right Man on The Right Place". Optimalisasi Pendapatan & Dana Transfer.

‎‎12. Intensifikasi Pendapatan: Optimalkan pajak & retribusi, termasuk Pajak Alat Berat 207 unit yang belum terdaftar, dan antisipasi dampak Opsen Pajak.

‎‎13. Evaluasi Dana Transfer Pusat: OPD pengelola DAU Specific Grant & DAK wajib evaluasi kegiatan. Perbaiki penyimpangan agar tidak ganggu penyaluran tahun depan.

‎Penyelesaian  & Tindak Lanjut.

‎‎14. Tagih Kerugian Daerah: Segera tagih kelebihan bayar/kekurangan volume ke pihak ketiga. Jika tidak bayar, blacklist dan lanjutkan ke penegak hukum.

‎‎15. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK: Wajib diselesaikan tuntas sesuai UU 15/2004. Bukan hanya mengembalikan uang, tapi perbaiki sistem. Inspektorat lapor berkala ke DPRD.

‎‎16. Pertumbuhan Inklusif: Fokus ciptakan lapangan kerja, kurangi ketimpangan, jaga daya beli masyarakat miskin, dan kendalikan harga. Program bansos lebih diarahkan ke desa dengan data akurat.

‎‎17. Rekomendasi jadi acuan: Hasil ini wajib menjadi bagian RKPD, KUA-PPAS, dan APBD tahun berikutnya. DPRD akan melakukan monitoring berkala agar tidak jadi "arsip". Intinya, perbaiki sistem, bukan hanya angka. Fokus pada transparansi fiskal, disiplin anggaran, dan peningkatan pendapatan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Lampung. (*)