Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyiapkan transformasi besar dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor.

Mulai 2027 mendatang, masyarakat ditargetkan tidak lagi harus datang ke kantor Samsat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan.

Langkah tersebut akan diwujudkan melalui pengaktifan kembali aplikasi e-Salam yang tengah dipersiapkan menjadi platform pembayaran pajak kendaraan secara daring.

Melalui aplikasi ini, wajib pajak nantinya cukup menggunakan telepon genggam untuk melakukan pembayaran tanpa harus mengantre di loket pelayanan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan digitalisasi layanan perpajakan menjadi salah satu agenda prioritas yang sejalan dengan arahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam mempercepat transformasi pelayanan publik berbasis teknologi.

"Keinginan Bapak Gubernur, ke depan seluruh pembayaran pajak tahunan dapat diakomodasi melalui aplikasi e-Salam. Target jangka panjangnya, pada 2027 atau 2028 masyarakat tidak perlu lagi datang ke Samsat untuk membayar pajak tahunan. Cukup melalui aplikasi di handphone," kata Saipul saat dimintai keterangan, Rabu (8/7/2026).

Menurut dia, apabila sistem digital tersebut telah berjalan optimal, sejumlah layanan pembayaran pajak konvensional seperti Samsat Keliling, Samsat Kecamatan hingga gerai Samsat di pusat perbelanjaan akan dievaluasi dan secara bertahap dikurangi karena fungsinya telah digantikan oleh layanan digital yang lebih praktis.

Meski demikian, proses transisi tidak dilakukan secara instan. Bapenda akan menerapkan pola pendampingan kepada masyarakat agar terbiasa menggunakan layanan digital.

Wajib pajak yang datang ke Samsat nantinya tidak hanya dilayani membayar pajak, tetapi juga dibimbing untuk mengunduh dan mengoperasikan aplikasi e-Salam.

"Dengan begitu, pada pembayaran berikutnya mereka sudah bisa melakukannya sendiri dari rumah," ujarnya.

Saat ini, kata Saipul, pengembangan e-Salam masih terus dimatangkan. Bapenda Lampung telah beberapa kali melakukan pembahasan dengan tim teknologi informasi di Jakarta dan Pembina Samsat Nasional untuk mengintegrasikan aplikasi tersebut dengan SIGNAL (Samsat Digital Nasional).

Integrasi ini dinilai penting agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih sederhana, cepat, dan terhubung dengan sistem nasional.

Setelah proses integrasi rampung, aplikasi akan memasuki tahap uji coba.

Selain itu, Bapenda juga masih berkoordinasi dengan Bank Lampung terkait skema biaya administrasi transaksi yang akan dikenakan kepada pengguna.

Bapenda menargetkan biaya administrasi e-Salam lebih rendah dibandingkan layanan SIGNAL yang saat ini mematok biaya sekitar Rp10 ribu per transaksi.

"Target kami biaya administrasi maksimal Rp7.000 untuk kendaraan roda empat dan Rp5.000 untuk kendaraan roda dua. Harapannya pada 2026 aplikasi ini sudah mulai diuji coba," jelas Saipul.

Tak hanya sistem pembayaran yang berubah, bukti pengesahan STNK juga akan mengikuti perkembangan teknologi.

Ke depan, masyarakat diproyeksikan menggunakan STNK elektronik yang konsepnya serupa dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD), sehingga dokumen kendaraan dapat diakses langsung melalui perangkat seluler.

Sementara itu, untuk pelayanan pajak kendaraan lima tahunan yang masih mewajibkan kendaraan menjalani pemeriksaan fisik, Pemprov Lampung menyiapkan strategi berbeda dengan memperluas layanan Samsat Drive Thru di sejumlah daerah.

Saipul mengatakan, Bapenda akan berkolaborasi dengan Kepolisian untuk menambah titik layanan drive-thru, khususnya di kabupaten yang memiliki wilayah luas dan jarak tempuh antarkecamatan yang cukup jauh.

"Di Kabupaten Lampung Timur misalnya, saat ini telah tersedia Samsat Induk dan satu layanan drive-thru. Ke depan, direncanakan penambahan satu titik pelayanan baru di wilayah pinggiran guna mendekatkan akses kepada masyarakat," tuturnya.

Kebutuhan serupa juga diidentifikasi di Kabupaten Lampung Tengah. Daerah tersebut diproyeksikan memerlukan sedikitnya dua tambahan layanan drive-thru, antara lain di kawasan Kalirejo dan Simpang Randu.

Menurut Saipul, pengembangan layanan fisik akan difokuskan pada daerah yang aksesnya masih terbatas.

Sementara untuk Kota Bandar Lampung, jaringan pelayanan Samsat dinilai relatif memadai dengan keberadaan Samsat Rajabasa, Samsat Drive Thru Perpustakaan, dan Samsat Drive Thru Korpri yang telah menjangkau berbagai wilayah kota.

"Pajak tahunan nantinya cukup melalui aplikasi e-Salam, sedangkan untuk pajak lima tahunan yang memang masih membutuhkan pemeriksaan fisik kendaraan, kami mendekatkan layanannya melalui penambahan fasilitas drive-thru," pungkasnya. (*)