Hanya 25-30 Persen Pelaku Usaha Taat Pajak, Pemkab Pesisir Barat Turunkan Tim Pengawasan
Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Barat saat menyambangi para pengusaha. Foto: Ist
Kupastuntas.co, Pesisir Barat - Pemkab Pesisir Barat mulai memperketat
pengawasan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe
sebagai upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut
dilakukan karena tingkat kepatuhan wajib pungut pajak daerah masih tergolong
rendah, padahal sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang perekonomian
daerah terus menunjukkan perkembangan positif.
Pengawasan dilakukan oleh Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Pesisir Barat yang mulai turun langsung ke lapangan selama lima hari,
terhitung sejak 6 hingga 10 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut, tim tidak hanya
memeriksa kepatuhan pembayaran pajak, tetapi juga meneliti kelengkapan
legalitas dan perizinan usaha yang dimiliki para pelaku usaha.
Ketua Tim Optimalisasi PAD Kabupaten Pesisir Barat yang juga menjabat
sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Armen Qodar, mengatakan
pengawasan dilakukan sebagai bentuk pembinaan sekaligus memastikan seluruh
pelaku usaha menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Armen, pertumbuhan usaha hotel, restoran, dan kafe dalam beberapa
waktu terakhir menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Kondisi tersebut sejalan
dengan meningkatnya jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara yang
berkunjung ke Kabupaten Pesisir Barat, sehingga sektor pariwisata menjadi salah
satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menegaskan pemerintah daerah pada dasarnya ingin menciptakan iklim usaha
yang sehat dan nyaman bagi seluruh pelaku usaha. Namun, kenyamanan dalam
menjalankan usaha harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap seluruh aturan,
termasuk kelengkapan dokumen legalitas usaha.
"Yang kita inginkan adalah pelaku usaha dapat menjalankan usahanya
dengan nyaman. Kenyamanan itu tentu didukung oleh kelengkapan legalitas, mulai
dari izin bangunan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI), hingga perizinan lainnya," ujar Armen.
Armen menjelaskan pembentukan Tim Optimalisasi PAD tidak semata-mata
bertujuan memeriksa legalitas usaha. Lebih dari itu, tim dibentuk untuk
memastikan penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi dapat berjalan
optimal sehingga mampu mendukung pembiayaan pembangunan di Kabupaten Pesisir
Barat.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pesisir
Barat, Hendri Dunan, mengungkapkan bahwa pada hari pertama pelaksanaan
pengawasan, tim langsung menyasar sejumlah hotel, restoran, dan kafe yang berdasarkan
hasil pemetaan pemerintah memiliki tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah.
Menurut Hendri, kedatangan tim ke lokasi usaha bukan semata-mata untuk
melakukan pemeriksaan, melainkan juga memberikan edukasi kepada para pelaku
usaha mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Pemerintah daerah juga
meminta komitmen pelaku usaha agar melaporkan serta menyetorkan pajak sesuai
dengan nilai transaksi yang sebenarnya.
"Kami datang untuk mempertanyakan, mengedukasi, sekaligus memberikan
arahan. Kami juga meminta komitmen para pelaku usaha agar melaporkan dan
menyetorkan pajak sesuai transaksi yang sebenarnya," kata Hendri.
Ia menjelaskan bahwa pelaku usaha hotel dan restoran berstatus sebagai
wajib pungut pajak. Artinya, pajak yang dibayarkan oleh konsumen saat melakukan
transaksi dipungut oleh pelaku usaha untuk kemudian disetorkan kepada
pemerintah daerah, sehingga dana tersebut bukan merupakan bagian dari
keuntungan usaha.
Namun berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan pemerintah daerah, tingkat
kepatuhan pelaku usaha masih jauh dari harapan. Dari estimasi tingkat okupansi
hotel serta aktivitas usaha yang berlangsung, pemerintah memperkirakan baru
sekitar 25 hingga 30 persen pelaku usaha yang telah memungut dan menyetorkan
pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Hendri menegaskan, apabila pajak yang telah dipungut dari konsumen tidak
disetorkan kepada pemerintah daerah, kondisi tersebut dapat mengarah pada
dugaan penggelapan pajak. Meski demikian, pemerintah daerah tetap mengedepankan
pendekatan persuasif melalui pembinaan sebelum menerapkan langkah penegakan
hukum.
Ia menjelaskan bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, terdapat tahapan dalam
proses penegakan hukum mulai dari pemeriksaan, pemberian sanksi administratif
hingga tindakan penyitaan apabila pelaku usaha tetap tidak memenuhi kewajiban
perpajakannya.
"Harapan kami tentu tidak
sampai ke tahap penindakan. Kami ingin cukup melalui pengawasan dan pembinaan.
Tetapi apabila tetap tidak menaati kewajiban perpajakan, tentu mekanisme
penindakan akan kami lakukan sesuai aturan," tegas Hendri.
Di sisi lain, salah seorang pelaku usaha di Pesisir Barat, Alexis,
menyatakan mendukung langkah pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah. Ia
mengaku siap memenuhi kewajiban perpajakan selama pengawasan dilakukan secara
adil terhadap seluruh pelaku usaha tanpa membedakan satu dengan yang lain.
"Kami siap taat membayar pajak.
Harapan kami, semua pelaku usaha diperlakukan sama. Jangan hanya sebagian yang
dituntut, sementara yang lain tidak diawasi," ujarnya. (*)
Berita Lainnya
-
Banjir Kepung Permukiman di Pesisir Barat, Jalinbar Krui-Liwa Sempat Lumpuh
Sabtu, 14 November 2026 -
Berawal Tantangan Duel di Facebook, Pemuda di Pesisir Barat Bacok Kepala Temannya
Kamis, 12 November 2026 -
Hanya 14 dari 25 Anggota DPRD Hadir, Paripurna RAPBD 2027 Pesisir Barat Gagal Digelar
Rabu, 11 November 2026 -
Nelayan yang Hilang di Labuhan Jukung Pesisir Barat Ditemukan Tewas
Jumat, 23 Oktober 2026



