Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandar Lampung menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (25/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinkes Kota Bandar Lampung tersebut dihadiri 89 Kepala SPPG dari 100 peserta yang diundang. Rakor dipimpin langsung Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi A. Temenggung.

Dalam pertemuan tersebut, Dinkes menekankan pentingnya penerapan standar keamanan pangan, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan sistem pengawasan guna memastikan pelaksanaan MBG berjalan aman dan tepat sasaran.

Muhtadi mengatakan, SPPG memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, seluruh pengelola harus memastikan setiap tahapan penyediaan makanan dilakukan sesuai standar, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.

"Program MBG bukan sekadar membagikan makanan. Ini adalah investasi untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045," kata Muhtadi.

Dalam rakor tersebut, Dinkes juga memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan Program MBG di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan data terbaru, terdapat 151 SPPG yang telah terdaftar dalam sistem MBG.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 146 SPPG atau sekitar 97 persen telah beroperasi aktif melayani penerima manfaat.

Selain itu, dari 113 pengajuan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sebanyak 98 sertifikat telah diterbitkan, sementara 15 lainnya masih dalam proses verifikasi.

"Kami juga mencatat sebanyak 4.065 penjamah pangan telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi sebagai bagian dari upaya menjaga standar keamanan pangan dalam program MBG," ujarnya.

Meski pelaksanaan program berjalan cukup baik, Dinkes mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Di antaranya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), efisiensi distribusi makanan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta konsistensi penerapan standar keamanan pangan di seluruh SPPG.

Sebagai tindak lanjut, Dinkes akan memperkuat sistem monitoring terpadu, meningkatkan kapasitas SDM pengelola SPPG, memperketat pengawasan mutu pangan, serta memastikan kelompok rentan tetap menjadi prioritas penerima manfaat program.

"Kami ingin memastikan layanan MBG di Bandar Lampung berjalan aman, berkualitas, dan bebas dari kasus penyakit bawaan pangan atau foodborne disease," tegas Muhtadi.

Melalui penguatan koordinasi tersebut, Dinkes berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan semakin efektif dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat di Kota Bandar Lampung. (*)