Kupastuntas.co, Jakarta – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) tahun ini merekrut 200 Penggerak HAM di tingkat desa dan kelurahan yang nantinya menjadi ujung tombak pembangunan HAM.

Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media Thomas Harming Suwarta menegaskan pentingnya peran desa dalam membangun peradaban HAM di Indonesia.

Thomas mengatakan desa dan seluruh perangkatnya harus menjadi motor penggerak pembangunan HAM.

Hal tersebut disampaikan Thomas saat memberikan sosialisasi penguatan Kapasitas HAM bagi Masyarakat dengan tajuk "Menuju Masyarakat Desa Berperadaban Hak Asasi Manusia" di tiga Desa di wilayah Manggarai Raya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketiga desa tersebut yaitu Desa Wajur, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Desa Iteng, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, dan Desa Desa Satar Punda Barat, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur.

Menurut Thomas, pembangunan HAM di tingkat desa menjadi penting dan strategis bersamaan dengan agenda pembangunan nasional yang menempatkan masyarakat di pedesaan sebagai sasaran utama seperti hadirnya Koperasi Desa Merah Merah Putih, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, Makan Bergizi Gratis, Pengecekan Kesehatan Gratis dan berbagai program lainnya.

"Bangsa yang maju adalah bangsa yang menempatkan desa dan kampung sebagai ujung tombak pembangunan, dalam konteks yang sama desa harusnya juga menjadi motor penggerak pembangunan hak asasi manusia," kata Thomas kepada wartawan, Kamis (25/6/2026) dikutip dari Detikcom.

Thomas mengatakan Kementerian HAM sedang mempersiapkan agenda khusus membangun peradaban HAM di desa dengan hadirnya penggerak-penggerak HAM di desa-desa seluruh Indonesia.

"Untuk tahun ini kita lakukan perekrutan 200 Penggerak HAM di tingkat desa dan kelurahan yang nantinya menjadi ujung tombak pembangunan HAM. Bagaimana pun hadirnya penggerak HAM di seluruh desa di Indonesia akan memastikan hadirnya juga aspek-aspek penghormatan, pelindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia," lanjut Thomas.

Dia menilai, semakin bagus pemahaman masyarakat tentang HAM maka hal tersebut membantu meminimalisir pelanggaran HAM mulai dari ruang domestik di tengah keluarga maupun kehidupan sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, banyak masyarakat di desa seluruh Indonesia mengalami banyak persoalan terkait HAM, mulai dari berkaitan dengan hak atas hidup, hak atas pekerjaan, pendidikan kesehatan dan juga rasa aman termasuk hak atas lingkungan dan hak atas pembangunan. Termasuk juga kelompok rentan, kekerasan anak dan perempuan, konflik lahan yang membutuhkan perhatian langsung negara.

"Menempatkan desa sebagai motor penggerak pembangunan HAM adalah langkah strategis yang ikut mendorong pembumian nilai-nilai hak asasi manusia semakin mudah menjangkau masyarakat secara luas dan pada gilirannya juga ikut mendorong pemajuan pembangunan nasional secara menyeluruh," papar Thomas. (*)