Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah mulai mengerem sejumlah agenda dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) seiring evaluasi yang tengah dilakukan di Badan Gizi Nasional (BGN). 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan masih banyak persoalan yang harus diselesaikan sebelum program diperluas lebih jauh.

Karena belakangan tata kelola MBG menghadapi berbagai persoalan, mulai dari dugaan penyimpangan hingga kasus keracunan makanan di sejumlah daerah. 

Menurut Zulhas, fokus utama pemerintah saat ini bukan menambah program maupun membangun fasilitas baru, melainkan memastikan sistem yang sudah berjalan dapat dibenahi terlebih dahulu.

"Begini, ini masalahnya banyak sekali di BGN itu. Jadi sekarang internal dulu dibenahi, dilihat ya, sementara kegiatan lain disetop dulu. Yang lain yang baru-baru setop dulu," kata Zulhas di DPR dikutip CNBC Indonesia, Senin (22/6/2026).

Salah satu fokus pembenahan adalah tata kelola dapur penyedia makanan yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan MBG. Pemerintah menilai standar keamanan pangan harus diperketat agar insiden yang membahayakan kesehatan penerima manfaat tidak kembali terjadi.

"Nah kemudian tata kelolanya juga diperbaiki. Dapur ya, itu juga diaudit. Walaupun ini persoalan satu atau dua anak kita, nggak boleh terjadi keracunan lagi. Kalau ini sudah diperbaiki, nanti lebih lanjut baru (MBG) akan kita lanjutkan," ujarnya.

Sebagai bentuk fungsi pengendalian, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari hasil pantauan langsung di lapangan, KSP menemukan banyak satuan pelayanan yang sudah mengadopsi standar operasional dengan sangat baik.

"Dari sidak tersebut, KSP menemukan adanya SPPG yang telah berjalan sesuai standar, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, hingga pelayanan kepada penerima manfaat. SPPG yang sudah sesuai standar ini dapat dijadikan percontohan, agar praktik baik di lapangan bisa direplikasikan di daerah lain, tentu dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah," jelas Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (19/6/2026). (*)