Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat perekonomian desa.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, ke depan pemerintah ingin seluruh dapur MBG yang tersebar di desa maupun kabupaten dapat terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di masing-masing wilayah.

Menurut Mirza, langkah tersebut bertujuan agar kebutuhan bahan baku dapur MBG dapat dipenuhi oleh masyarakat desa melalui BUMDes sehingga manfaat program tidak hanya dirasakan penerima makanan, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal.

"Ke depan kita ingin dapur-dapur yang ada di desa dan kabupaten lebih terintegrasi dengan BUMDes masing-masing. Tadi sudah dilakukan MoU dan secara berkelanjutan akan terus dilakukan kerja sama. Kami juga akan mengawasi agar MoU tersebut benar-benar berjalan. Harapannya BUMDes dapat berperan aktif menyuplai kebutuhan dapur-dapur MBG," kata Mirza saat dimintai keterangan, Senin (22/6/2026).

Ia menjelaskan, gagasan tersebut merupakan aspirasi yang disampaikan para kepala desa agar pelaksanaan program MBG memiliki keterlibatan langsung dengan masyarakat desa.

Mirza menilai keberadaan MBG masih sangat dibutuhkan. Pasalnya, tingkat konsumsi protein masyarakat Indonesia masih tergolong rendah dan menjadi salah satu yang terendah dibanding negara lain.

Kondisi tersebut membuat peningkatan kualitas gizi masyarakat menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia.

"Ternyata konsumsi protein kita masih termasuk lima terbawah. SDM kita sangat membutuhkan, sehingga kita sangat membutuhkan MBG. Selain itu, kita juga merupakan daerah produsen pangan, sehingga MBG dapat menyerap berbagai komoditas hasil pertanian dan pangan yang kita miliki," ujarnya.

Menurut Mirza, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari keberadaan dapur umum semata, melainkan dari tujuan besar program tersebut dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan memberikan dampak ekonomi yang luas.

Karena itu, ia menekankan perlunya perbaikan tata kelola dan penguatan ekosistem MBG agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

"Kita ingin melanjutkan MBG, tetapi yang paling penting adalah tujuan dari program ini harus berjalan dengan baik. Harus ada perbaikan, harus lebih terintegrasi, dan harus mampu meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Itu yang ingin kita kawal ke depan," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mirza juga menyebut adanya keseriusan dari Kejaksaan Tinggi Lampung untuk turut mengawal dan membantu memperbaiki ekosistem dapur MBG di Provinsi Lampung.

"Tadi bersama Pak Kajati, beliau juga sangat serius ingin membantu. Kami ingin memperbaiki ekosistem dapur yang ada di provinsi ini," katanya.

Meski sejumlah persoalan masih ditemukan dalam pelaksanaan program, Mirza menegaskan bahwa manfaat MBG telah dirasakan oleh banyak masyarakat sehingga program tersebut perlu terus diperbaiki dan dilanjutkan.

"Sebetulnya banyak juga yang menerima manfaatnya. Karena itu kita ingin program ini berjalan semakin baik," pungkasnya. (*)