Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggandeng sejumlah organisasi yang konsentrasi terhadap lingkungan demi mewujudkan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima kunjungan Yayasan Boemi dan Kita (BoemiKita) bersama Global Green Growth Institute (GGGI) Indonesia untuk membahas upaya penanganan dan pengelolaan sampah di Provinsi Lampung, di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Senin (22/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas sinergi reaktivasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) terintegrasi guna mewujudkan Lampung yang bersih dan berdaya saing melalui penguatan ekonomi sirkular. Kolaborasi multipihak tersebut diharapkan dapat mendukung penyerapan sampah anorganik secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi daerah.

BoemiKita sendiri merupakan organisasi yang berfokus pada pengelolaan sampah dan edukasi lingkungan melalui kegiatan pemilahan sampah, daur ulang, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

Sementara itu, GGGI merupakan organisasi internasional antar pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan, serta aktif mendampingi Pemerintah Indonesia dalam pengembangan energi hijau dan pembangunan rendah karbon.

Melalui sinergi tersebut, Provinsi Lampung diharapkan memperoleh berbagai manfaat, mulai dari peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperpanjang usia Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), hingga menjadikan Lampung sebagai salah satu daerah percontohan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.

Dalam skema kolaborasi yang dibahas, GGGI Indonesia akan berperan sebagai delivery partner, kemudian Indonesia Investment Exchange (IIX) sebagai advisor, Bappenas sebagai host agency, Pemerintah Provinsi Lampung sebagai regulator, operator lokal sebagai pelaksana di lapangan, serta BoemiKita sebagai pendamping operasional.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan bahwa persoalan sampah di Provinsi Lampung sudah sangat serius dan membutuhkan solusi yang lebih komprehensif, termasuk melalui pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah.

"Persoalan sampah di Lampung sangat besar, keadaannya sudah sangat mengkhawatirkan. Yang ingin saya garis bawahi, cita-cita kita adalah mewujudkan waste to energy pada tahun 2029. Kami sangat terbuka karena membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk mengelola sampah agar menjadi peluang yang bernilai," ujar Jihan.

Jihan menjelaskan bahwa meskipun pengelolaan sampah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Lampung tetap memiliki ruang untuk melakukan intervensi, terutama dalam mendorong reaktivasi TPS3R yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal akibat minimnya pendampingan kepada masyarakat.

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan Danantara dalam pengembangan pengelolaan sampah yang saat ini mencakup Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Timur. Ke depan, upaya serupa diharapkan dapat diperluas ke 12 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung.

Menurut Jihan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menaruh perhatian besar terhadap target waste to energy tahun 2029 yang menjadi arahan Presiden. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung akan menyiapkan potensi lokasi yang selanjutnya akan didiskusikan bersama para mitra.

Selain penguatan infrastruktur dan teknologi, edukasi masyarakat juga menjadi perhatian penting karena persoalan sampah berawal dari sisi hulu. Kurangnya pemahaman dan pendampingan menyebabkan banyak fasilitas TPS3R belum berfungsi secara optimal.

Wakil Gubernur menyambut baik inisiatif BoemiKita dan GGGI Indonesia serta berharap kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat guna mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan mewujudkan Lampung yang bersih, hijau, dan berdaya saing. (*)