Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Persoalan kepemilikan rumah masih menjadi pekerjaan besar pemerintah. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sebanyak 9,64 juta rumah tangga di Indonesia hingga 2025 masih belum memiliki rumah sendiri.

Angka tersebut menggambarkan masih tingginya backlog perumahan nasional, yakni selisih antara kebutuhan rumah dengan jumlah rumah yang tersedia atau dimiliki masyarakat.

Meski demikian, kondisi tersebut menunjukkan tren perbaikan dibanding beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), jumlah backlog perumahan terus menurun dalam enam tahun terakhir.

Pada 2020, jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah mencapai 12,75 juta. Angka itu turun menjadi 12,72 juta pada 2021, kemudian menyusut menjadi 10,51 juta pada 2022, turun lagi menjadi 9,91 juta pada 2023, 9,87 juta pada 2024, hingga mencapai 9,64 juta rumah tangga pada 2025.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan sebagian besar backlog justru terjadi di wilayah perkotaan.

Dari total 9,64 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah, sebanyak 7,77 juta rumah tangga atau sekitar 17,72 persen berada di kawasan perkotaan. Sementara di pedesaan tercatat sebanyak 1,86 juta rumah tangga atau sekitar 6,16 persen.

"Backlog di perkotaan hampir tiga kali lebih tinggi dibandingkan pedesaan," ujar Amalia saat memaparkan data di Kementerian Dalam Negeri, Jumat (19/6/2026) dikutip dari Detik.com, Senin (22/6/26).

Tingginya backlog di kota-kota besar menunjukkan bahwa akses terhadap hunian masih menjadi tantangan, meski wilayah perkotaan identik dengan aktivitas ekonomi yang lebih berkembang.

Berdasarkan data BPS, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah paling banyak, mencapai 2,1 juta rumah tangga. Posisi berikutnya ditempati DKI Jakarta sebanyak 1,19 juta rumah tangga dan Sumatera Utara sebanyak 938,5 ribu rumah tangga.

Selain persoalan kepemilikan rumah, BPS juga mencatat masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia. Hingga 2025, terdapat sekitar 18,77 juta rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri namun kondisinya belum memenuhi standar kelayakan.

Jawa Barat kembali menjadi provinsi dengan jumlah rumah tidak layak huni tertinggi, mencapai 4,68 juta rumah tangga. Disusul Jawa Timur sebanyak 2,29 juta rumah tangga dan Jawa Tengah sekitar 2,18 juta rumah tangga.

Menariknya, Lampung masuk dalam enam besar provinsi dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak di Indonesia. BPS mencatat terdapat sekitar 647,3 ribu rumah tangga di Lampung yang masih menempati hunian tidak layak.

Amalia mengatakan persoalan rumah tidak layak huni masih menjadi tantangan besar karena menyangkut kualitas hidup masyarakat dan akses terhadap lingkungan tempat tinggal yang sehat.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan data yang disiapkan BPS akan menjadi dasar penyaluran bantuan perumahan agar lebih tepat sasaran.

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) benar-benar diterima masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan.

"Saya yakin dengan data ini tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran. Jangan sampai masyarakat yang sudah mampu justru menerima bantuan, sementara masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan tidak mendapatkannya," kata Maruarar.

Pemerintah saat ini menyiapkan kuota program BSPS sebanyak 400 ribu unit rumah. Selain itu, kuota program bedah rumah di Jakarta juga ditambah menjadi 10 ribu unit pada tahun ini sebagai bagian dari upaya mengurangi backlog dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Data BPS menunjukkan bahwa meski angka backlog perumahan terus menurun, tantangan penyediaan rumah layak dan terjangkau masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama di kawasan perkotaan yang menampung sebagian besar keluarga tanpa hunian sendiri. (*)