Kupastuntas.co, Tanggamus – Kawanan gajah liar kembali memasuki areal perkebunan warga di Dusun Tumpak Bayur, Pekon Sedayu, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Sedikitnya 10 ekor gajah dilaporkan merusak sejumlah tanaman produktif milik warga pada Rabu malam (17/6/2026).

Kawanan satwa yang diduga keluar dari kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) itu merusak berbagai komoditas perkebunan seperti jagung, kopi, kakao, kelapa, dan pisang.

Hingga Kamis (18/6/2026), warga masih melakukan pendataan terhadap luas lahan yang terdampak serta menghitung nilai kerugian akibat serangan gajah tersebut.

Aldi, salah seorang warga setempat, mengatakan kemunculan gajah liar bukan lagi peristiwa baru bagi masyarakat Tumpak Bayur. Namun dalam beberapa tahun terakhir, frekuensi kedatangan kawanan gajah dinilai semakin sering dan menimbulkan keresahan karena menyasar kebun yang menjadi sumber penghasilan utama warga.

"Kami berharap ada penanganan yang cepat karena hasil kebun ini menjadi sumber kebutuhan sehari-hari masyarakat," ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan Diran, petani yang mengaku sebagian besar tanaman jagung miliknya rusak dalam satu malam.

"Satu malam saja habis. Jagung yang hampir panen rusak semua. Kami hidup dari hasil kebun. Kalau kejadian seperti ini terus berulang, tentu sangat memberatkan," katanya.

Menurut Diran, konflik antara manusia dan gajah telah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi permanen. Warga hampir setiap tahun menghadapi ancaman serupa, terutama saat musim tanaman pangan dan buah-buahan.

"Kami tidak menyalahkan gajah karena satwa itu dilindungi. Tapi petani juga membutuhkan perlindungan. Jangan sampai masyarakat terus menanggung kerugian setiap kali gajah keluar dari hutan," ujarnya.

Mereka berharap pemerintah daerah, Balai Besar TNBBS, dan tim penanganan konflik satwa liar segera mengambil langkah konkret.

"Kalau hanya datang saat kejadian lalu selesai, masalah ini akan terus berulang. Kami berharap ada solusi nyata agar petani tidak selalu menjadi korban," ujar Diran.

Selain kerugian ekonomi, warga juga mengkhawatirkan aspek keselamatan. Beberapa warga mengaku berjaga hingga larut malam untuk menghalau kawanan gajah agar tidak mendekati permukiman.

Namun upaya tersebut tidak mudah dilakukan karena jumlah gajah cukup banyak dan berisiko membahayakan warga.

"Kami takut kalau sampai gajah masuk ke area permukiman. Kalau hanya tanaman yang rusak mungkin masih bisa dihitung, tetapi keselamatan warga juga harus menjadi perhatian," kata Tuti, warga lainnya.

Menanggapi kejadian tersebut, pemerhati lingkungan Ridwan menilai konflik yang terus berulang menunjukkan perlunya langkah mitigasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya dengan menggiring kawanan gajah kembali ke habitatnya. Diperlukan strategi jangka panjang, mulai dari pengamanan koridor satwa, pemulihan habitat, hingga penguatan sistem peringatan dini bagi masyarakat yang tinggal di wilayah penyangga kawasan konservasi.

"Konflik seperti ini perlu ditangani secara menyeluruh agar perlindungan terhadap satwa tetap berjalan, namun masyarakat juga tidak terus mengalami kerugian," katanya.

Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu kedatangan petugas dari instansi terkait untuk melakukan pendataan kerusakan serta penanganan di lapangan.

Dusun Tumpak Bayur berada di wilayah penyangga TNBBS, salah satu habitat penting gajah sumatra di bagian selatan Pulau Sumatera. Kawasan konservasi yang membentang di Provinsi Lampung dan Bengkulu itu juga menjadi habitat harimau sumatra dan badak sumatra.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah wilayah di Kecamatan Semaka dan daerah penyangga TNBBS lainnya berulang kali melaporkan kemunculan kawanan gajah di lahan pertanian warga. Satwa tersebut biasanya keluar dari kawasan hutan pada malam hingga dini hari untuk mencari pakan.

Kebun jagung, kakao, pisang, dan tanaman budidaya lainnya kerap menjadi sasaran karena lebih mudah dijangkau dibandingkan sumber pakan alami di dalam hutan.

Konflik yang terus berulang ini menunjukkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara upaya konservasi satwa liar dan perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan hutan. (*)