Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Lampung resmi dimulai pada Senin (15/6/2026). Kegiatan yang digelar sekali dalam 10 tahun ini diharapkan mampu memotret kondisi riil perekonomian daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menjadi warga pertama yang didata oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung dalam pelaksanaan sensus secara door-to-door.

Dalam kesempatan tersebut, Mirza mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas sensus.

"Alhamdulillah, Sensus Ekonomi ini terakhir dilaksanakan pada tahun 2016. Tentunya dalam 10 tahun ini sudah banyak perkembangan di Provinsi Lampung. Kita harus mendata dan mencatat seluruh aktivitas ekonomi serta perubahan-perubahan yang terjadi selama 10 tahun terakhir," ujar Mirza.

Menurutnya, data yang dihasilkan dari sensus akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

Ia juga memastikan data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar kebutuhan statistik.

"Kita berharap masyarakat ikut menyukseskan kegiatan ini dengan tidak menutupi data. Data yang diberikan tidak terafiliasi dengan pihak mana pun dan kerahasiaannya dijamin. Ini penting agar pemerintah dapat membuat kebijakan yang pro-rakyat, pro-pembangunan, pro-pertumbuhan, pro-pendidikan, serta mendorong inklusivitas," katanya.

Mirza menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bukan hanya tinggi secara angka, tetapi juga mampu dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Kita ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Provinsi Lampung ke depan terus maju, baik, dan subur, tetapi juga inklusif. Dampaknya harus dirasakan masyarakat dan mampu membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Lampung," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution mengatakan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh pelaku usaha tercatat dalam basis data nasional.

"Ini momentum 10 tahun sekali. Jangan sampai disia-siakan. Semua pelaku usaha harus tercatat, baik yang memiliki tempat usaha tetap maupun usaha yang berada dalam lingkup rumah tangga," ujarnya.

Ia menjelaskan, berbeda dengan sensus sebelumnya, Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi lengkap karena mencakup seluruh jenis usaha, termasuk sektor pertanian.

Menurutnya, data yang terkumpul nantinya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi Lampung, sektor-sektor yang produktif, sektor yang membutuhkan penguatan, hingga sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

"Dari data itu akan lahir kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan keadilan sosial. Semua orang harus menjadi aktor pembangunan dan seluruh masyarakat juga harus merasakan hasil pembangunan," katanya.

Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Lampung menerjunkan 8.619 petugas lapangan non-organik yang akan melakukan pendataan ke seluruh wilayah Lampung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Ahmadriswan menegaskan seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali menjadi sasaran pendataan. Pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik usaha yang dijalankan masyarakat.

Bagi pelaku usaha yang memiliki lokasi usaha tetap, pendataan dilakukan langsung di tempat usaha. Sementara untuk usaha yang tidak memiliki lokasi permanen, petugas akan mendatangi rumah tangga yang bersangkutan guna memastikan seluruh aktivitas ekonomi tercatat secara akurat.

Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap tersedianya data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung secara merata. (*)