• Senin, 15 Juni 2026

Mahasiswa Bubarkan Diri, Ultimatum Aksi Massa Lebih Besar Bila Tuntutan Tidak Dipenuhi

Senin, 15 Juni 2026 - 16.50 WIB
25

Aliansi Mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Lampung Tarik Mandat saat berorasi di depan kantor Gubernur Lampung. Foto: Sandika/Kupastuntas.co

‎Kupastuntas.co, ‎Bandar Lampung - Aliansi Lampung Tarik Mandat membubarkan diri usai menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Senin (15/6/2026).

‎‎Namun, massa aksi mengultimatum akan kembali menggelar gerakan lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons dari pemerintah.

‎‎Sebelum membubarkan diri, sejumlah perwakilan massa menyampaikan kekecewaan atas jalannya aksi yang diwarnai ketegangan dengan aparat keamanan. Mereka menilai terjadi tindakan represif yang memicu kericuhan di lokasi unjuk rasa.

‎‎"Kami akan kembali dengan gelombang massa yang lebih besar apabila tuntutan yang kami sampaikan tidak didengar dan ditindaklanjuti," tegas Jenderal Lapangan (Jendlap) Aliansi Lampung Tarik Mandat M, Tarehsyah.

‎‎Aksi yang digelar Aliansi Lampung Tarik Mandat diikuti oleh gabungan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KBM Universitas Lampung, Kesatuan Aksi Mahasiswa UIN Lampung, Keluarga Mahasiswa (KM) Itera, serta elemen Cipayung Plus yang terdiri dari PMII, HMI, GMKI, IMM, KAMMI, dan LMND.

‎‎Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan yang menyoroti berbagai isu nasional. Mereka mendesak pemerintah menjadikan pendidikan sebagai program prioritas melalui penyelenggaraan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis.

‎‎Selain itu, massa juga menuntut penurunan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani masyarakat.

‎‎Mahasiswa turut mendesak pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Mereka juga meminta revisi Undang-Undang Polri serta penghentian praktik militerisme di ranah sipil.

‎‎Tuntutan lainnya yakni mendorong penerapan regulasi pajak kekayaan dan mewujudkan penegakan hak asasi manusia (HAM) yang lebih adil dan berkeadilan.

‎‎Sebelumnya, ratusan mahasiswa memadati depan Kantor Pemprov Lampung berupaya menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Aksi sempat diwarnai ketegangan saat massa meminta akses masuk ke halaman kantor pemerintahan, namun ditahan oleh aparat keamanan yang berjaga di lokasi.

‎‎Hingga aksi berakhir, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal berbagai isu yang mereka perjuangkan melalui gerakan lanjutan dalam waktu mendatang. (*)