• Sabtu, 13 Juni 2026

KKP Beri Insentif bagi Pemda Berhasil Cegah Kebocoran Sampah ke Laut

Sabtu, 13 Juni 2026 - 16.07 WIB
22

Ilustrasi sampah di laut. Foto: Ist.

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memberikan insentif bagi pemerintah daerah (Pemda) yang berhasil mencegah kebocoran sampah ke laut.

Selain itu KKP juga tengah menyiapkan skema disinsentif bagi pemda dalam pengelolaan sampah. Kebijakan tersebut akan dimuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengelolaan Sampah Nasional yang masih difinalisasi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP A Koswara mengatakan insentif akan disiapkan untuk daerah yang berhasil mencegah hingga mengelola sampah sehingga tidak mencemari laut. Sebaliknya, daerah yang masih menyebabkan kebocoran sampah ke laut akan dikenai disinsentif.

"Nah kalau ini sudah final Perpresnya, kita nanti akan ada penilaian. Daerah-daerah yang masih bocor sampahnya ke laut itu dikenakan disinsentif. Yang sudah bagus, yang sudah berhasil mengolah sampahnya dengan baik di wilayah masing-masing diberikan insentif dan penghargaan. Nah kita dorong seperti itu, kita kuatkan di dalam Perpres," kata Koswara dalam konferensi pers usai kegiatan bersih-bersih Pantai Petitenget, Badung, Bali, Jumat (12/6/2026) dikutip Detik.com.

Insentifnya masih digodok KKP, namun bisa berbentuk apresiasi, fiskal, hingga program. Kepastiannya masih akan dibahas dengan kementerian dan lembaga (K/L) lainnya.
Saat ini diperkirakan 20 juta ton sampah masuk ke laut setiap tahunnya. Menurutnya, persoalan tersebut tidak mungkin diselesaikan hanya dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

"Saat ini diperkirakan sekitar 20 juta ton sampah masuk ke laut setiap tahunnya. Jumlah ini tentu bisa dikurangi apabila seluruh pihak bergerak bersama. Kalau hanya mengandalkan APBN, tentu tidak mungkin persoalan ini dapat diselesaikan," katanya.

Koswara mengajak masyarakat ikut berperan mencegah sampah masuk ke laut. Menurutnya, kondisi laut sangat dipengaruhi oleh aktivitas di daratan karena sampah plastik yang mencemari laut berasal dari aktivitas manusia.

"Kita harus menyadari bahwa kondisi laut sangat dipengaruhi aktivitas di darat. Sampah plastik tidak muncul dengan sendirinya di laut. Yang memproduksi sampah plastik adalah kita semua. Karena itu, kita pula yang harus menjaganya, menguranginya, dan memastikan sampah tersebut tidak berakhir di laut," tegasnya.

Koswara menyebut, berdasarkan regulasi yang berlaku, tanggung jawab pengelolaan sampah berada di sumbernya. Artinya, rumah tangga, hotel, restoran, hingga pihak lain yang menghasilkan sampah bertanggung jawab atas pengelolaannya.

Ia mengatakan, langkah paling sederhana yang dapat dilakukan adalah memilah sampah sejak dari sumber. Dengan pemilahan, proses pengolahan dan daur ulang akan menjadi lebih mudah sekaligus menekan biaya pengelolaan.

"Yang paling sederhana, yang paling kecil itu memilah. Karena dengan memilah, maka proses berikutnya akan sangat mudah untuk mengelola sampah," ujarnya.

Koswara mencontohkan, sejumlah hotel dan restoran di Bali telah bekerja sama dengan TPS 3R maupun perusahaan daur ulang untuk mengelola sampahnya sendiri. Hasilnya, sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA) hanya sekitar 25%.

Menurutnya, hampir separuh proses dalam teknologi pengolahan sampah saat ini merupakan proses pemilahan. Apabila sampah sudah dipilah sejak awal, proses daur ulang menjadi jauh lebih mudah. Sebaliknya, jika sampah masih bercampur, teknologi yang dibutuhkan menjadi jauh lebih mahal.

Ia juga mencontohkan teknologi daur ulang plastik saat ini sudah berkembang pesat hingga mampu menghasilkan produk bernilai tinggi yang diekspor. Namun, tanpa kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya, pemanfaatan teknologi tersebut tidak akan optimal.

Koswara juga menuturkan pemerintah kini mengedepankan strategi pencegahan dibanding mengangkat sampah yang sudah telanjur mencemari laut. Menurutnya, biaya membersihkan sampah di laut jauh lebih besar, sementara ekosistem sudah terlanjur terdampak.

"Kalau sudah masuk ke laut itu susah, biayanya tinggi untuk mengambilnya kembali dan pasti sudah mempengaruhi ekosistem. Makanya strategi kita di dalam mengelola sampah supaya tidak masuk ke laut dilakukan dengan pencegahan," pungkasnya. (*)

Editor : Erik Handoko