Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan pihaknya tak ikut campur dalam upaya mengurusi begal. Maruli menyebut kehadiran tentara di tengah masyarakat justru akan menekan upaya pembegalan.

"Nggak juga lah, kita kan cuma cari... siapa yang urus begal? Nggak ada yang urus. Begal itu jadi takut karena ada tentara gitu loh bukan ngurus-ngurusin. Ada tentaranya di tempat situ karena ada begal ngelihat tentara, nggak jadi," ujar Maruli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta dikutip Detik.com, Rabu (10/6/2026).

Maruli mengatakan pihaknya justru memprioritaskan keterlibatan dalam pembangunan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Pihaknya mengutamakan perbantuan proyek dengan tenaga dan dedikasi tinggi.

"Jadi kita mengerjakan hal-hal yang tidak terjangkau oleh kementerian misalnya, daerah 3T pulau. Karena project, nilai projectnya nggak besar tapi pekerjaannya perlu transportasi yang luar biasa. Nah nanti sebentar lagi ada kegiatan kita di pulau-pulau terluar," ungkap Maruli.

Mantan Komandan Paspampres itu mengatakan TNI dalam posisi membantu pembangunan yang diusung pemerintah. Maruli menekankan keterlibatan TNI semata untuk membantu masyarakat.

"Karena nilai project misalnya Rp 200 juta pekerjaannya di Pulau Nias gitu, mungkin sulit mencari apa yang mendapatkan projectnya, ya coba kita bantu," kata Maruli.

"Jadi bukannya project itu diambil duluan baru kita milih, nggak. Yang tidak bisa dilakukan baru kita lakukan," sambungnya.

Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas sebelumnya mengatakan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberi izin bagi para prajuritnya untuk menangani aksi begal. Agus memberikan izin kepada prajuritnya untuk membantu Polri menangani begal.

"Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk operasi pemberantasan begal, namun menyetujui atau mengizinkan jajaran TNI untuk melakukannya dengan prinsip kehadiran prajurit di lapangan merupakan bagian dari upaya membantu Polri," kata Nas dilansir Antara, Rabu (27/5/2026).

Menurut Nas, TNI tidak akan terlibat langsung dalam penangkapan, penindakan hukum hingga proses pemeriksaan pelaku. Kehadiran TNI, lanjut dia, hanya sebatas membantu Polri dalam memastikan masyarakat terlindungi dari aksi begal.

Karenanya, untuk mengantisipasi adanya tumpang tindih tugas antara TNI dan Polri di lapangan, Nas memastikan pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan Polri agar penanganan aksi begal bisa lebih maksimal.

"TNI dan Polri selalu berkoordinasi serta bersinergi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing sehingga pelaksanaannya tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku," katanya. (*)