Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Rencana pemerintah menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat MinyaKita menuai keberatan dari sejumlah warga di Bandar Lampung. Masyarakat meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut karena dinilai dapat semakin menekan daya beli masyarakat.

Saat ini HET MinyaKita masih berada di angka Rp15.700 per liter. Namun pemerintah telah mengisyaratkan adanya penyesuaian harga dan akan mengumumkan besaran HET terbaru dalam beberapa pekan ke depan.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah telah memutuskan menaikkan HET MinyaKita setelah menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Kementerian Pertanian.

Menanggapi rencana tersebut, Evi, warga Bandar Lampung, mengaku keberatan karena harga MinyaKita di pasaran saat ini menurutnya sudah banyak yang dijual di atas HET yang ditetapkan pemerintah.

"Kami sebagai ibu rumah tangga dan pelaku UMKM merasa keberatan. Sebaiknya pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan ini karena akan semakin membebani masyarakat," ujarnya, Senin (8/6/2026).

Hal serupa disampaikan Tupo, warga lainnya. Ia menilai kenaikan harga minyak goreng akan berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama petani yang saat ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk cuaca yang tidak menentu.

"Saya tidak setuju jika harga MinyaKita dinaikkan. Masyarakat saat ini sedang menghadapi banyak kesulitan ekonomi. Kalau harga minyak goreng naik, tentu beban mereka akan semakin berat," katanya.

Keberatan juga datang dari kalangan pedagang. Mereka khawatir kenaikan harga minyak goreng akan berdampak pada biaya usaha dan menurunkan daya beli konsumen.

"Kami para pedagang juga terdampak. Saat ini hampir semua kebutuhan pokok sudah mahal. Kalau minyak goreng naik lagi, tentu akan semakin memberatkan," ujar salah seorang pedagang.

Warga berharap pemerintah tidak hanya mempertimbangkan biaya distribusi dan produksi dalam menetapkan kebijakan harga, tetapi juga memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertekan oleh kenaikan berbagai kebutuhan pokok.

Selain itu, masyarakat meminta pemerintah memperketat pengawasan distribusi MinyaKita di lapangan agar harga jual tetap sesuai ketentuan dan tidak semakin memberatkan konsumen. (*)