Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah pusat memangkas alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

Meski demikian, Ketua Satua Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul, menilai kebijakan tersebut tidak akan berdampak pada penerima manfaat yang saat ini sudah terlayani.

Menurut Saipul, pengurangan anggaran kemungkinan lebih berpengaruh terhadap rencana pembentukan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, bukan pada operasional dapur yang telah berjalan dan melayani masyarakat.

"Kalau sudah ada dapur dan sudah ada penerima manfaatnya, rasanya tidak mungkin kemudian ada yang tidak menerima hanya karena ada pemangkasan anggaran. Itu kan agak janggal. Saya kira arah kebijakannya lebih kepada penataan dan evaluasi pembangunan dapur baru," kata dia saat dimintai keterangan, Jum'at (5/6/2026).

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah juga tengah melakukan penyesuaian kapasitas dapur MBG. Jika sebelumnya terdapat dapur yang melayani hingga 3.500 sampai 3.700 penerima manfaat, kini kapasitas tersebut harus dipecah menjadi lebih kecil.

Menurut ketentuan terbaru, satu dapur idealnya melayani maksimal 2.500 hingga 3.000 penerima manfaat. Kapasitas 3.000 penerima manfaat hanya diperbolehkan bagi dapur yang memiliki tenaga juru masak bersertifikat dalam jumlah yang memadai.

"Kalau memiliki juru masak bersertifikat, masih bisa melayani sampai 3.000 penerima manfaat. Tetapi jika tidak memiliki tenaga yang memenuhi syarat, kapasitasnya hanya sekitar 2.000 sampai 2.500 penerima manfaat," ujarnya.

Dengan adanya pembatasan tersebut, dapur-dapur yang sebelumnya melayani lebih dari 3.500 penerima manfaat harus dibagi atau dipecah. Kondisi ini berpotensi memunculkan kebutuhan pembentukan dapur baru di sejumlah wilayah.

Meski demikian, Saipul menilai pemerintah perlu lebih dahulu melakukan evaluasi terhadap dapur yang sudah ada sebelum memperluas pembangunan fasilitas baru.

"Menurut saya yang perlu dilakukan sekarang adalah menata dan mengevaluasi dapur yang sudah berjalan. Setelah itu baru melihat kebutuhan pengembangan berikutnya," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa dampak pemangkasan anggaran MBG tidak hanya dirasakan di Lampung, melainkan berlaku secara nasional.

Namun, hingga saat ini belum ada indikasi bahwa pengurangan anggaran tersebut akan mengurangi jumlah penerima manfaat yang sudah terdaftar dalam program. (*)