Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) memiliki peran penting dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung.

Menurut Jihan, pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, merupakan salah satu program prioritas utama Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.

Karena itu, peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor akan sangat membantu pemerintah dalam merealisasikan target pembangunan yang telah ditetapkan.

"Memang sesuai dengan komitmen Pak Gubernur, program prioritas pada periode ini adalah pembangunan infrastruktur. Dari anggaran yang sudah kami alokasikan, porsi terbesar memang diperuntukkan bagi pembangunan jalan dan jembatan," kata Jihan saat dimintai keterangan, Selasa (2/6/2026).

Ia menjelaskan, semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, maka semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dihimpun oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Tambahan pendapatan tersebut nantinya akan digunakan untuk mempercepat pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur yang telah direncanakan.

Jihan menilai, pajak kendaraan bermotor bukan sekadar kewajiban administrasi bagi pemilik kendaraan, tetapi juga menjadi bentuk kontribusi nyata masyarakat terhadap pembangunan daerah.

Melalui pajak yang dibayarkan, masyarakat secara langsung ikut mendukung pembangunan jalan, jembatan, serta berbagai fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan.

"Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak akan mempercepat program prioritas kami, yaitu pembangunan jalan dan jembatan. Jika PAD yang masuk semakin besar, maka percepatan pembangunan juga akan semakin optimal," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Lampung sendiri menargetkan tingkat kemantapan jalan provinsi dapat mencapai lebih dari 90 persen pada tahun 2029.

Target tersebut menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Insyaallah pada tahun 2029 kami menargetkan kemantapan jalan ruas provinsi berada di atas 90 persen. Dengan dukungan masyarakat melalui kepatuhan membayar pajak, kami optimistis target tersebut dapat tercapai lebih cepat," tambahnya.

Melalui program keringanan pajak kendaraan bermotor yang saat ini tengah berjalan, Pemprov Lampung berharap dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain memberikan manfaat bagi wajib pajak, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah yang pada akhirnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan merata di seluruh wilayah Lampung. (*)