Kupastuntas.co, Lampung Barat - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-16 kalinya yang diraih secara berturut-turut oleh Kabupaten Lampung Barat.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung di kantornya, Jumat (29/5/2026). Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus hadir secara langsung menerima dokumen hasil pemeriksaan tersebut.

Raihan opini WTP ke-16 itu kembali memperpanjang catatan positif Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang dinilai sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengatakan, pencapaian tersebut bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bentuk konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga disiplin anggaran serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, mempertahankan opini WTP selama 16 tahun berturut-turut bukanlah hal mudah. Sebab, setiap tahun standar pelaporan dan pengawasan keuangan terus mengalami peningkatan seiring tingginya tuntutan transparansi publik.

“Kalau tahun pertama WTP bisa disebut beruntung, tahun ke-16 ini jelas soal komitmen. Komitmen seluruh jajaran, mulai dari organisasi perangkat daerah hingga bendahara di tingkat paling bawah,” ujar Parosil.

Ia menegaskan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintah daerah yang terus berupaya menjalankan tata kelola pemerintahan secara tertib, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku.

Parosil menjelaskan, opini WTP yang diberikan BPK RI menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan tidak ditemukan kesalahan material dalam penyajiannya.

Selain menjadi indikator pengelolaan keuangan yang baik, raihan opini WTP juga dinilai dapat meningkatkan tingkat kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah.

Dengan capaian tersebut, peluang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana insentif daerah, dinilai semakin terbuka.

Parosil berharap, keberhasilan mempertahankan opini WTP dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.

Meski kembali meraih opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah, Parosil meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk tidak larut dalam euforia berlebihan.

Menurutnya, opini WTP harus dijadikan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar target administratif tahunan.

“Piagam boleh dipajang, tapi kerja jangan kendor. WTP ke-17 tahun depan harus menjadi target. Standarnya bukan hanya lolos audit, tetapi benar-benar memberi manfaat untuk rakyat,” tegasnya.

Kabupaten Lampung Barat sendiri menjadi salah satu daerah di Provinsi Lampung yang mampu mempertahankan opini WTP secara konsisten dalam jangka waktu panjang. Capaian tersebut diharapkan menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan di 15 kecamatan yang ada di Lampung Barat. (*)