Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut Sekolah Rakyat sebagai proyek setengah mangkrak, sebab realisasi proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto itu dinilai masih rendah.

Dari 93 Sekolah Rakyat yang ditargetkan di bangun, realisasi per 20 Mei 2026 baru menyentuh 58-59 persen. Padahal proyek tersebut ditargetkan sudah bisa digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Dody menuding ada pejabatnya yang melakukan pekerjaan tidak terpuji tanpa menjelaskan tindakan apa yang dimaksud.

"Sayangnya, teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain. Masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak," sebut Dody saat media briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (22/5/2026) dikutip dari Detikcom.

Dia mengungkapkan sejak awal sebenarnya dia sudah memberikan berbagai arahan dan solusi untuk mengantisipasi hambatan proyek. Namun instruksi tersebut tidak dijalankan serius oleh jajarannya sehingga persoalan di lapangan baru ditangani belakangan.

Menurut Dody berbagai kendala teknis seharusnya sudah bisa diselesaikan sejak Januari-Februari 2026. Namun, karena penanganannya terlambat, progres pembangunan sekolah rakyat ikut tertinggal. Dia pun mengaku harus mencopot beberapa orang karena hal tersebut.

“Harus diakui memang pembangunannya agak di luar prakiraan saya sebetulnya. Karena, dengan komposisi profesional di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, seharusnya keterlambatan seperti sekarang ini seharusnya tidak boleh terjadi. Tapi yang sudah ya sudah lah. Sebagai akibat ini beberapa orang harus saya berhentikan," jelas Dody.

"Saya harus turun langsung untuk memantau, bukan hanya memantau tapi memberikan solusi lainnya. Solusi yang kadang-kadang oleh teman-teman itu belum atau tidak pernah dipikirkan. Sebetulnya sih solusi-solusi ini sudah pernah saya sampaikan cuman mungkin waktu itu dikiranya mungkin sambil bercanda sehingga tidak pernah diindahkan," papar Dody.

Dody bahkan mengungkapkan ada kontrak pembangunan yang target penyelesaiannya justru melewati jadwal masuk tahun ajaran baru. Padahal Presiden Prabowo Subianto meminta sekolah rakyat sudah siap digunakan pada Juni 2026.

"Adik-adik (siswa sekolah) harus masuk di tahun ajaran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti kan bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi apa, kontrak pembangunannya itu ada yang selesai di Juli. Bahkan ada selesai di Oktober," sebut Dody.

Akibat persoalan tersebut, Dody mengaku melakukan perombakan besar-besaran di internal Kementerian PU. Dia menyebut sejumlah pejabat mulai dari Eselon I hingga Kepala Balai diganti untuk mempercepat penyelesaian proyek.

Realisasi pembangunan 93 sekolah rakyat per 20 Mei 2026 baru mencapai sekitar 58-59 persen, bahkan masih ada sejumlah titik dengan progres terendah seperti di Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes. Tapi, dia yakin 88 sekolah rakyat akan selesai bulan Juni. (*)