Kupastuntas.co, Tanggamus - Suara mesin perahu kembali memecah pagi di pesisir selatan Kecamatan Pematangsawa, Kabupaten Tanggamus, Selasa (19/5/2026). Di atas perahu kayu sederhana yang melintasi Teluk Semaka itu, warga membawa hasil kebun, kebutuhan pokok, hingga harapan agar cuaca tetap bersahabat selama perjalanan menuju Kotaagung.

Bagi masyarakat di sejumlah pekon pesisir selatan Pematangsawa, perjalanan berjam-jam menggunakan jalur laut bukan sekadar rutinitas, melainkan satu-satunya cara keluar dari wilayah mereka ketika akses darat tak bisa dilalui.

Kondisi keterisolasian itulah yang kini mendorong Pemerintah Kabupaten Tanggamus mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp65 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI untuk membangun 13 ruas jalan dan dua jembatan di sejumlah wilayah.

Pembangunan infrastruktur tersebut direncanakan menyasar beberapa kecamatan, mulai dari Kelumbayan, Waynipah, Kotaagung, Talang Padang, hingga kawasan Pematangsawa yang selama ini dikenal memiliki akses paling berat.

Di wilayah pesisir selatan Pematangsawa, kendaraan roda empat bahkan belum dapat menjangkau sebagian wilayah. Jalan tanah berbatu yang membelah perbukitan dan garis pantai hanya bisa dilalui sepeda motor modifikasi off-road.

Saat musim hujan tiba, jalur tersebut berubah menjadi kubangan lumpur panjang. Motor sering tergelincir, sementara warga terpaksa berjalan kaki di sejumlah titik yang tak lagi bisa dilintasi kendaraan.

Jika kondisi semakin buruk, jalur laut melalui Teluk Semaka menjadi satu-satunya akses keluar masuk warga.

“Kalau cuaca buruk, warga tidak bisa keluar,” ujar Karim (73), warga pesisir selatan Pematangsawa.

Kondisi paling sulit dirasakan ketika ada warga yang sakit pada malam hari. Dengan jalan rusak dan minim penerangan, pasien harus dibawa menggunakan sepeda motor melewati medan berlumpur dan tanjakan curam.

Ketika hujan deras turun dan jalur darat terputus, warga hanya bisa berharap kondisi laut cukup aman untuk menyeberang menuju fasilitas kesehatan.

Situasi tersebut telah berlangsung bertahun-tahun. Kondisi geografis pesisir selatan Pematangsawa yang didominasi perbukitan curam dan garis pantai panjang membuat pembangunan infrastruktur menjadi tantangan besar.

Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah yang terbatas membuat pembangunan jalan berjalan lambat.

Karena itu, pemerintah daerah mulai mengambil langkah pembiayaan alternatif melalui skema pinjaman daerah.

Pada Senin (18/5/2026), tim dari PT Sarana Multi Infrastruktur datang ke Kantor Bupati Tanggamus untuk melakukan verifikasi awal terhadap pengajuan pinjaman tersebut.

Rapat yang dipimpin Wakil Bupati Tanggamus, Agus Suranto, membahas berbagai kesiapan proyek mulai dari desain jalan, rencana anggaran biaya, kesiapan administrasi hingga potensi dampak ekonomi bagi masyarakat.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tanggamus, Hendra Wijaya Mega, mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut diprioritaskan untuk membuka konektivitas wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses.

“Sebanyak 15 titik pembangunan memang sangat dibutuhkan masyarakat untuk mendukung aktivitas ekonomi,” kata Hendra.

Menurutnya, setelah rapat koordinasi tersebut, tim PT SMI akan turun langsung ke lapangan guna mencocokkan desain proyek dengan kondisi riil di lokasi pembangunan.

Sementara itu, Tim Leader Pembiayaan Publik PT SMI, Joan Juliandi Tampubolon, menegaskan pihaknya tidak hanya menilai aspek administrasi, tetapi juga manfaat sosial dan ekonomi dari proyek yang diajukan pemerintah daerah.

“Kami ingin memastikan manfaat proyek lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan,” ujarnya.

Bagi Pemerintah Kabupaten Tanggamus, pinjaman Rp65 miliar tersebut menjadi upaya mempercepat pembangunan yang selama ini sulit direalisasikan hanya mengandalkan APBD.

Namun bagi masyarakat pesisir selatan Pematangsawa, persoalannya jauh lebih sederhana. Mereka hanya menginginkan jalan yang layak agar aktivitas ekonomi tidak lagi terhambat dan akses kesehatan menjadi lebih mudah.

Mereka berharap suatu hari nanti anak-anak di wilayah itu tidak lagi tumbuh dengan menganggap jalan rusak sebagai hal biasa, dan warga tak perlu lagi menempuh perjalanan berjam-jam menerabas Teluk Semaka hanya untuk keluar dari kampung sendiri. (*)