Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Otoritas Jasa Keuangan menggelar sosialisasi penerbitan obligasi dan sukuk daerah kepada pemerintah daerah se-Sumatera Bagian Selatan di Grand Mercure Bandar Lampung, Senin (18/5/2026).

Kegiatan tersebut membahas obligasi dan sukuk daerah sebagai instrumen pembiayaan alternatif pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto mengatakan, sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam mendorong pemanfaatan obligasi dan sukuk daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

“Upaya mendorong penerbitan obligasi dan sukuk daerah sedang menjadi perhatian serius sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah,” ujarnya.

Menurut Arifin, inisiatif tersebut telah diperjuangkan cukup lama dan diharapkan menjadi langkah awal yang konkret bagi wilayah Sumatera Bagian Selatan.

Ia berharap wilayah Sumbagsel dapat menjadi pelopor sekaligus role model penerbitan obligasi dan sukuk daerah di Indonesia di tengah keterbatasan fiskal daerah saat ini.

Arifin juga menyoroti besarnya potensi ekonomi Lampung, termasuk Pelabuhan Panjang yang masih memiliki ruang pengembangan serta peran Lampung sebagai salah satu penopang ekspor kopi nasional.

Nilai transaksi ekspor-impor melalui Pelabuhan Panjang disebut mencapai triliunan rupiah dan dinilai dapat menjadi dasar pengembangan skema pembiayaan daerah berbasis obligasi dan sukuk.

Menurutnya, instrumen tersebut dapat membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekaligus memberikan manfaat ekonomi secara langsung.

“Penerbitan obligasi daerah sebenarnya tidak rumit. Yang penting adalah mekanisme yang sederhana, efektif, dan mudah diterapkan,” katanya.

Ia menambahkan seluruh wilayah Sumatera Bagian Selatan seperti Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung memiliki potensi besar untuk mengembangkan skema pembiayaan tersebut secara bersama-sama.

Arifin juga mencontohkan praktik di sejumlah negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Singapura yang berhasil membangun daerah melalui obligasi daerah dengan partisipasi masyarakat.

“Dengan sinergi yang baik, kita dapat menghadirkan sumber pembiayaan baru yang dikelola secara profesional dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menilai obligasi dan sukuk daerah menjadi salah satu solusi strategis untuk memperkuat struktur pembiayaan pembangunan daerah.

Menurutnya, daerah perlu lebih berani menghadirkan skema pembiayaan baru agar mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kemandirian fiskal.

“Ketika kita berbicara tentang masa depan pembangunan daerah, kita berbicara tentang bagaimana daerah harus lebih berani berpikir maju, lebih mandiri, dan lebih inovatif,” ujarnya.

Gubernur Mirza juga menegaskan pentingnya hilirisasi komoditas unggulan daerah agar nilai tambah ekonomi tidak terus mengalir ke luar daerah.

Ia berharap sosialisasi tersebut menjadi langkah awal lahirnya ekosistem pembiayaan daerah yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. (*)