Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi nasional melalui investasi swasta dalam pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal itu disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI), Alven Stony, saat menghadiri pelantikan Pengurus DPW GAPEMBI Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Radisson, Bandar Lampung, Selasa (19/5/2026).

Menurut Alven, hingga saat ini telah berdiri sebanyak 28.800 dapur SPPG di berbagai daerah di Indonesia. Ia menyebut pembangunan ribuan dapur tersebut merupakan capaian besar karena seluruh investasi berasal dari mitra swasta, bukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Bayangkan, hampir 30 ribu dapur dikali Rp3 miliar. Artinya ada sekitar Rp90 triliun investasi yang berasal dari mitra GAPEMBI dan mitra SPPG, bukan dari APBN,” kata Alven.

Ia menilai, apabila pembangunan dapur MBG sepenuhnya mengandalkan anggaran pemerintah melalui mekanisme tender, maka prosesnya tidak mungkin dapat terealisasi dalam waktu singkat.

“Kalau semuanya menggunakan dana APBN dan proses tender, pembangunan 28.800 dapur itu tidak mungkin selesai dalam satu tahun. Ini murni investasi dari swasta,” ujarnya.

Alven juga menyebut pembangunan infrastruktur program MBG ikut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dari sektor pembangunan dan penyediaan layanan pendukung program MBG.

Di sisi lain, ia menyoroti munculnya opini negatif di media sosial yang menuding para mitra MBG mendapatkan keuntungan besar dari program tersebut. Menurutnya, anggapan itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan karena sebagian besar mitra masih berada pada tahap pengembalian modal investasi.

“Sampai hari ini kami para mitra belum balik modal. Estimasi pengembalian investasi itu sekitar dua tahun. Jadi tidak benar kalau disebut pesta pora atau menikmati keuntungan besar,” tegasnya.

Karena itu, Alven berharap pemerintah daerah dan unsur Forkopimda ikut membantu menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat mengenai mekanisme program MBG.

Ia menegaskan, program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menciptakan generasi unggul Indonesia.

“Ini cita-cita besar Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Alven juga menanggapi berbagai kritik terhadap program MBG. Ia menilai program serupa telah terbukti berhasil diterapkan di sejumlah negara maju seperti Jepang, China, dan negara-negara Eropa.

“Jepang sudah sangat lama menjalankan program makan bergizi dan hasilnya terbukti terhadap kualitas generasi mereka,” ujarnya.

Selain itu, Alven meminta Badan Gizi Nasional lebih aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tata kelola dan mekanisme operasional program MBG, termasuk persoalan teknis di dapur SPPG.

Menurut dia, informasi negatif lebih cepat viral dibandingkan ribuan dapur lain yang berjalan baik. Ia mencontohkan, dari lebih 28 ribu dapur yang beroperasi, hanya sekitar lima persen yang sempat mengalami penghentian sementara operasional.

“Katakanlah ada 1.500 dapur yang di-suspend, itu hanya sekitar lima persen. Dan mayoritas persoalannya terkait administrasi seperti IPAL atau SLHS,” jelasnya.

Alven juga menyoroti persoalan sumber daya manusia dan tata kelola operasional di lapangan. Menurutnya, tidak semua persoalan yang terjadi di dapur merupakan kesalahan mitra investasi karena operasional harian juga melibatkan pihak SPPG.

“Kadang masalahnya ada di tata kelola atau SDM di lapangan, tapi mitra langsung di-suspend. Akibatnya pelayanan terganggu dan pekerja tidak mendapat penghasilan,” katanya.

Meski demikian, ia mengapresiasi dukungan Badan Gizi Nasional terhadap GAPEMBI selama ini, termasuk dalam berbagai agenda organisasi.

Di akhir keterangannya, Alven mengungkapkan bahwa program MBG saat ini tengah menghadapi gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengatakan GAPEMBI turut menjadi pihak terkait yang mendukung pemerintah dan DPR RI dalam menghadapi gugatan tersebut.

“Ada beberapa gugatan terkait dana MBG di MK, dan GAPEMBI ikut menjadi pihak terkait untuk mendukung program ini,” pungkasnya. (*)