Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya menjaga kualitas dan keamanan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengawasan ketat terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana, mengatakan pengawasan dan evaluasi terhadap SPPG dilakukan setiap hari sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan BGN.

Hal itu disampaikannya usai pelantikan Pengurus DPW GAPEMBI Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Radisson, Bandarlampung, Selasa (19/5/2026).

Menurut Tengku, aspek higienitas dan keamanan pangan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG di seluruh daerah, termasuk di Provinsi Lampung.

"Kita targetkan zero incident. Tidak ada lagi kejadian-kejadian menonjol. Sehingga kalau misalnya ada SPPG yang standarnya tidak baik, distribusinya kurang baik, tata kelolanya kurang baik, itu kita suspend tanpa terkecuali siapapun itu," tegasnya.

Ia menambahkan, BGN bersama pemerintah daerah juga terus mendorong percepatan pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan pengelola SPPG menjadi kunci agar seluruh dapur MBG dapat memenuhi standar kesehatan dan kelayakan operasional sesuai ketentuan.

"Dengan Pak Gubernur dan kepala daerah semua harus bersinergi dan berkolaborasi bagaimana nanti SPPG tersebut mudah mendapatkan SLHS dengan catatan tetap memenuhi persyaratan dari Dinas Kesehatan," ujarnya.

Tengku mengungkapkan, saat ini di Provinsi Lampung telah terdapat 1.158 SPPG yang tersebar di berbagai wilayah.

Jumlah penerima manfaat di setiap SPPG disesuaikan berdasarkan petunjuk teknis, termasuk mempertimbangkan wilayah aglomerasi dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Kalau daerah 3T biasanya di bawah 1.000 penerima manfaat. Sedangkan wilayah aglomerasi bisa mencapai lebih dari 2.000 penerima manfaat," jelasnya.

BGN juga tengah melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap penerima manfaat program MBG, termasuk peserta didik di madrasah dan sekolah-sekolah yang belum seluruhnya masuk dalam sistem data nasional seperti EMIS maupun data Kementerian Pendidikan.

Pendataan tersebut dilakukan hingga tingkat desa dengan melibatkan koordinator kecamatan (korcam) dan koordinator wilayah (korwil) agar data penerima manfaat lebih rinci, akurat, dan terkini.

"Kita lakukan sampai tingkat desa supaya penerima manfaat semuanya terdata secara keseluruhan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Tengku juga mengapresiasi keberadaan GAPEMBI sebagai mitra strategis BGN dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis.

Ia berharap GAPEMBI mampu membina para anggota yang mengelola SPPG agar seluruh dapur MBG memiliki standar pelayanan sesuai petunjuk teknis BGN.

Selain itu, GAPEMBI juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan UMKM, koperasi, dan supplier lokal dalam rantai pasok program MBG.

"Minimal ada 15 supplier di setiap SPPG. Ini penting agar program makan bergizi gratis juga mampu menciptakan pemerataan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus GAPEMBI yang baru dilantik.

Ia menilai GAPEMBI memiliki semangat besar dalam mendukung peningkatan kualitas dapur MBG di Lampung agar sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kita harapkan GAPEMBI akan mendorong para pengusaha dapur agar dapurnya berkualitas dan sesuai standar," kata Mirza.

Menurutnya, keberadaan dapur MBG tidak hanya berfungsi sebagai penyedia makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Ia berharap pengelolaan dapur MBG dapat terintegrasi dengan pemerintah daerah, koperasi, BUMDes, serta pelaku UMKM sehingga memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

"Dapur ini harus bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya buat masyarakat di desa-desa untuk bisa terintegrasi, terutama dalam UMKM," tandasnya. (*)