Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Yayasan SATUNAMA mendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menjadi kota inklusi yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Workshop Penyusunan dan Penyerahan Policy Brief Disabilitas Kota Bandar Lampung kepada DPRD Kota Bandar Lampung yang digelar di Hotel Emersia, Senin (18/5/2026).

Perwakilan Yayasan SATUNAMA, Himawan, mengatakan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan yakni menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas Kota Bandar Lampung yang telah diterbitkan melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) serta penyusunan Rencana Aksi Daerah Disabilitas.

"Jadi kita mendorong Kota Bandar Lampung untuk menjadi kota inklusi. Karena bagaimanapun kelompok-kelompok rentan ini memiliki hak yang sama dalam konteks pembangunan di Kota Bandar Lampung," kata Himawan.

Ia menilai fasilitas publik di Bandar Lampung masih perlu banyak pembenahan agar lebih ramah terhadap penyandang disabilitas, terutama akses pedestrian, trotoar, dan transportasi umum.

Selain itu, sektor kesehatan juga dinilai perlu diperkuat dengan menyediakan fasilitas layanan yang mudah diakses penyandang disabilitas, termasuk jalur khusus di fasilitas kesehatan.

"Disabilitas ini memiliki banyak problem, baik ekonomi maupun kesehatan. Akses fasilitas kesehatan itu juga harus ditingkatkan seperti jalur untuk penyandang disabilitas," ujarnya.

Di bidang ekonomi, Himawan mendorong pemerintah kota membangun Balai Latihan Kerja (BLK) khusus penyandang disabilitas agar mereka memiliki keterampilan dan peluang kerja lebih luas, terutama di sektor informal.

Menurutnya, penyandang disabilitas dapat dilatih dalam berbagai bidang seperti usaha daring, spa, pijat, hingga keterampilan lain yang mampu menunjang kemandirian ekonomi.

Ia juga menekankan pentingnya Perwali sebagai dasar implementasi kebijakan, termasuk dalam pengalokasian anggaran bagi organisasi perangkat daerah terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja.

"Kalau nanti Perwali sudah terbit, implementasinya harus masuk ke sektor anggaran. Alokasi untuk Dinas Sosial harus lebih besar, termasuk untuk Balai Latihan Kerja supaya disabilitas mendapatkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak," jelasnya.

Himawan berharap Bandar Lampung dapat menjadi percontohan kota inklusi di Provinsi Lampung sehingga dapat diikuti oleh kabupaten dan kota lainnya.

"Kalau Bandar Lampung bisa menjadi kota inklusi dan pilot project bagi teman-teman disabilitas, saya kira nanti kabupaten lain bisa mencontoh," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Rizaldi Adrian, menyampaikan apresiasi terhadap langkah SATUNAMA dalam mendorong kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas.

Ia mengatakan DPRD telah beberapa kali berkomunikasi dengan SATUNAMA untuk mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas dan mewujudkan konsep pembangunan "no one left behind".

"Bahwa kita harus mengakomodir semuanya, bukan hanya terlantar dan penyakit sosial, tetapi juga disabilitas yang memang harus kita perhatikan," ujarnya.

Menurut Rizaldi, workshop tersebut membuka wawasan pemerintah mengenai berbagai persoalan dan kesenjangan yang masih dihadapi penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung, mulai dari pendidikan inklusif hingga infrastruktur pendukung.

Ia menambahkan hasil workshop telah dirumuskan dalam bentuk policy brief yang nantinya akan diperjuangkan menjadi bagian dari program pemerintah daerah ke depan.

"Besok teman-teman dari SATUNAMA juga akan hadir ke DPRD untuk menyerahkan policy brief terkait apa saja yang harus diperjuangkan dalam program pemerintahan ke depan," tandasnya. (*)