Kupastuntas.co, Metro - Ketergantungan Pemerintah Kota Metro terhadap dana transfer pusat mulai menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif. Di tengah kondisi fiskal daerah yang semakin tertekan, DPRD Kota Metro menilai pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya bersikap pasif dan menunggu kucuran anggaran dari pusat tanpa langkah konkret untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Anggota DPRD Kota Metro, Efril Hadi, secara terbuka mendorong Pemerintah Kota Metro untuk lebih agresif dan kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, langkah tersebut bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak demi menjaga keberlangsungan pembangunan di Bumi Sai Wawai.

Pernyataan itu disampaikan Efril usai menyerap berbagai aspirasi masyarakat di wilayah Metro Utara. Dari hasil dialog bersama warga, mayoritas masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap pembangunan infrastruktur dasar yang dinilai belum merata.

“Sejalan dengan apa yang kita dengar dari masyarakat, usulan pembangunan untuk tahun 2028 mendatang masih berfokus pada infrastruktur jalan, irigasi, pertanian, dan fasilitas publik lainnya,” ujar Efril kepada awak media, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan tidak pernah berhenti. Namun di sisi lain, kemampuan keuangan daerah justru sedang menghadapi tekanan serius akibat berkurangnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.

Efril menilai bahwa kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan. Sejumlah program yang sebelumnya dirancang akhirnya harus disesuaikan bahkan terancam tertunda akibat keterbatasan anggaran.

Politisi tersebut juga menilai situasi itu seharusnya menjadi alarm bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak lagi bekerja dengan pola lama yang hanya bergantung pada suntikan dana pusat. Ia menegaskan, pemerintah daerah harus mulai membangun pola pikir baru dengan menggali potensi pendapatan daerah secara lebih maksimal.

“Di tengah keterbatasan fiskal ini, Pemkot Metro harus memiliki kreasi dan langkah konkret untuk menutupi celah anggaran akibat kebijakan pusat. Kreativitas dalam mencari sumber pendapatan adalah kunci,” tegasnya.

Pernyataan Efril sekaligus menjadi kritik terhadap pola birokrasi yang dinilai masih terlalu nyaman menunggu alokasi anggaran tanpa keberanian melakukan terobosan. Menurutnya, apabila kondisi tersebut terus dipertahankan, maka pembangunan daerah akan berjalan lambat dan masyarakat yang menjadi pihak paling dirugikan.

Ia menilai Metro sejatinya memiliki banyak potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PAD. Mulai dari sektor perdagangan, jasa, kuliner, parkir, pemanfaatan aset daerah, hingga pengembangan sektor pertanian dan UMKM yang selama ini dinilai belum tergarap maksimal.

Di sisi lain, Efril juga menyoroti pentingnya efisiensi belanja daerah. Ia meminta pemerintah lebih selektif dalam menggunakan anggaran dan berani melakukan evaluasi terhadap belanja operasional yang dianggap tidak terlalu mendesak.

“Kita akan tinjau kembali belanja operasional mana yang sekiranya bisa dialihkan menjadi belanja modal. Pemerintah harus jeli memilah mana yang benar-benar prioritas, terutama dalam pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Dorongan efisiensi tersebut dinilai penting mengingat masyarakat saat ini lebih membutuhkan pembangunan yang nyata dibanding belanja administratif yang tidak berdampak langsung terhadap kehidupan warga.

Sorotan DPRD terhadap lemahnya optimalisasi PAD juga menjadi sinyal bahwa tantangan fiskal Kota Metro ke depan diprediksi tidak ringan. Apalagi, kebutuhan pembangunan terus meningkat sementara kemampuan keuangan daerah masih terbatas.

Di tengah situasi tersebut, publik kini menanti langkah konkret Pemerintah Kota Metro dalam menjawab kritik DPRD. Sebab tanpa inovasi dan keberanian melakukan pembenahan fiskal, pembangunan daerah dikhawatirkan hanya berjalan di tempat dan bergantung penuh pada kebijakan pemerintah pusat.

Bagi masyarakat Metro, persoalan ini bukan sekadar soal angka dalam APBD. Namun menyangkut kualitas jalan yang mereka lewati setiap hari, saluran irigasi untuk pertanian, fasilitas publik, hingga pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan utama warga. (*)