Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menyoroti persoalan daya tampung SMP Negeri yang dinilai belum merata menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026.

Hal tersebut disampaikan saat hearing persiapan PPDB/SPMB bersama Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung di ruang Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Senin (18/5/2026).

Asroni mengatakan, Komisi IV menggelar rapat untuk membahas berbagai persiapan penerimaan siswa baru yang diperkirakan mulai berlangsung pada pertengahan Juni mendatang.

“Kami Komisi IV hari ini rapat terkait persiapan SPMB di Kota Bandar Lampung yang sebentar lagi akan dilaksanakan sekitar pertengahan Juni. Tadi juga hadir Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung,” kata dia.

Menurutnya, DPRD selama ini banyak menerima keluhan masyarakat terkait penerimaan siswa baru, khususnya pada jenjang SMP Negeri. Salah satu persoalan utama yakni keterbatasan daya tampung di sejumlah sekolah negeri favorit di wilayah padat penduduk dan daerah pinggiran.

Ia mencontohkan beberapa sekolah yang kerap menjadi sasaran utama masyarakat seperti SMPN 14 Kemiling, SMPN 29 Way Halim, hingga SMPN di wilayah Panjang.

“Keluhan masyarakat terkait daya tampung sekolah SMP di Bandar Lampung ini memang belum merata. Ada sekolah yang penuh sementara ada yang kekurangan siswa,” ujarnya.

Asroni menjelaskan, kondisi tersebut menyebabkan banyak siswa tidak diterima di sekolah terdekat karena kuota rombongan belajar terbatas. Salah satu contoh terjadi di wilayah Kedawung yang hanya memiliki akses dekat ke SMPN 14.

“Ketika daftar di SMP 14 ternyata tidak diterima karena penuh. Akhirnya mereka diarahkan ke sekolah lain yang jaraknya cukup jauh,” jelasnya.

Menurut dia, kondisi serupa juga terjadi di wilayah Tanjung Senang dan Way Halim. SMPN 29 yang berada di sekitar SMA 5 Korpri menjadi rebutan warga dari berbagai kelurahan karena berada di kawasan padat penduduk.

Ia menilai, perlu adanya pemerataan fasilitas pendidikan agar masyarakat tidak hanya berfokus pada sekolah tertentu yang dianggap favorit.

“Jangan semua berharap masuk ke sekolah itu semua. Apakah fasilitas sekolahnya berbeda dengan sekolah lain, ini yang harus menjadi perhatian pemerintah,” katanya.

Selain persoalan daya tampung, Komisi IV juga menyoroti kondisi sekolah negeri yang kini tidak lagi diperbolehkan menarik uang komite, namun belum sepenuhnya mendapat dukungan anggaran pengganti.

Asroni menyebut, bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) yang telah dianggarkan hingga kini belum sepenuhnya tersalurkan ke sekolah-sekolah.

“Kemarin kita sudah anggarkan Bosda, tetapi sampai hari ini belum terdistribusi. Kepala sekolah hanya mengandalkan dana BOS dari pusat untuk kegiatan belajar mengajar,” ungkapnya.

Ia meminta Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung segera mempercepat proses pencairan Bosda agar operasional sekolah tidak terganggu.

Dalam hearing tersebut juga disampaikan data lulusan tahun ini. Jumlah lulusan SD yang akan masuk SMP diperkirakan mencapai sekitar 14.568 siswa. Sementara lulusan SMP yang akan melanjutkan ke SMA sekitar 14.907 siswa.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Nur Ramdhan, memastikan masyarakat dapat ikut mengawasi proses SPMB agar berjalan transparan.

“Kita berharap tidak ada masalah, karena secara teknis dewan dan masyarakat bisa mengawal agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” kata Nur Ramdhan.

Ia menambahkan, penentuan kuota penerimaan siswa saat ini juga semakin ketat karena diatur langsung oleh kementerian sehingga tidak dapat dilakukan penambahan kuota di luar ketentuan. (*)