Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kunjungan kerja Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, ke Provinsi Lampung diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menghadirkan solusi nyata bagi berbagai persoalan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung, Dedy Hermawan, menanggapi rangkaian kunjungan Wapres Gibran di Lampung pada Jumat (8/5/2026).

Dalam kunjungannya, Gibran meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih di Lampung Timur, meninjau sekolah dan program vokasi, hingga mengecek pelayanan kesehatan di RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo, Bandar Lampung.

Menurut Dedy, masyarakat tentu berharap kunjungan pemimpin negara membawa dampak konkret, terutama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.

“Harusnya ada bantuan konkret untuk masyarakat nelayan melalui dukungan anggaran pusat, penguatan pendidikan vokasi, hingga bantuan sektor kesehatan seperti program, teknologi, dan dukungan anggaran,” kata Dedy saat dimintai tanggapan, Sabtu (9/5/2026).

Ia menilai, agenda kunjungan pejabat pusat jangan hanya berhenti pada seremoni peresmian program, tetapi juga harus dibarengi langkah nyata menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah.

“Kita berharap wapres dan tim pusat jangan hanya terjebak agenda seremonial. Mereka harus datang dengan data kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah juga harus proaktif menyampaikan apa saja kebutuhan yang mendesak,” ujarnya.

Dedy mengatakan, masyarakat Lampung saat ini semakin kritis dan membutuhkan kehadiran pemerintah yang benar-benar dirasakan manfaatnya, terlebih di tengah tekanan ekonomi global yang belum stabil akibat konflik internasional.

Menurutnya, kondisi tersebut turut berdampak pada kemampuan anggaran pemerintah daerah dan laju pembangunan di daerah.

“Dengan kondisi seperti ini, kunjungan wapres harus menjadi momentum agar pemerintah pusat dan daerah bisa bekerja lebih sinergis mendukung program presiden demi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Ia berharap hasil kunjungan kerja tersebut dapat ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah melalui koordinasi dengan kementerian terkait.

“Kita berharap tidak hanya seremonial, tetapi ada tindak lanjut nyata berupa bantuan dan program. Mungkin dampak jangka pendek belum terlihat, tetapi mudah-mudahan seluruh kebutuhan daerah bisa terekam dan dikomunikasikan ke pemerintah pusat,” tandasnya. (*)