Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Dinas Sosial Provinsi Lampung memastikan mekanisme penerimaan peserta didik baru (PPDB) Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026/2027 masih menggunakan sistem penjangkauan, dengan prioritas utama pada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, menjelaskan kuota penerimaan tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Untuk setiap jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA, masing-masing disiapkan tiga rombongan belajar dengan kapasitas 30 siswa per rombel.

"Kalau tahun kemarin satu rombel hanya 25 siswa, tahun ini kita tingkatkan menjadi 30 siswa per rombel. Jadi untuk SD ada tiga rombel, SMP tiga rombel, dan SMA juga tiga rombel, masing-masing 30 siswa," ujarnya saat dimintai keterangan, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen di kawasan Kota Baru ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026. Operasional sekolah akan dimulai bersamaan dengan tahun ajaran baru, mengikuti jadwal sekolah umum.

Dalam proses seleksi, pemerintah tetap mengedepankan mekanisme penjangkauan dengan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

"Mereka akan mencari calon siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2, terutama anak-anak yang putus sekolah," tuturnya.

Selain itu, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon peserta didik. Di antaranya adalah adanya izin dari orang tua, yang akan diverifikasi melalui kegiatan visitasi dan kunjungan langsung ke rumah (home visit).

Hal ini untuk memastikan orang tua memberikan persetujuan anaknya tinggal di asrama Sekolah Rakyat.

"Karena sistemnya berasrama, kita pastikan ada surat pernyataan dari kedua orang tua yang mengizinkan anaknya mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat," jelasnya.

Tak hanya itu, seluruh calon siswa juga wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis guna memastikan mereka dalam kondisi sehat saat memulai pendidikan.

Untuk menjaring peserta didik, cakupan wilayah penjangkauan Sekolah Rakyat Kota Baru meliputi seluruh 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

"Sementara itu, khusus wilayah Kabupaten Lampung Timur, proses penjangkauan dilakukan berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten setempat," katanya.

Meski prioritas diberikan kepada anak-anak dari desil 1 dan 2, pemerintah tetap membuka peluang bagi calon siswa di luar kategori tersebut, seiring dengan proses pemutakhiran data yang terus dilakukan.

"Jika masih ada yang belum masuk desil 1 atau 2, akan kita upayakan melalui pemutakhiran data agar bisa terakomodir," tutupnya.

Masyarakat yang berminat mendaftarkan anaknya ke Sekolah Rakyat diimbau untuk berkoordinasi dengan pendamping PKH di wilayah masing-masing, yang nantinya akan membantu proses penjangkauan dan seleksi awal. (*)